JawaPos.com - Di penghujung akhir tahun 2017, pemerintahan Jokowi-JK masih menyisakan pekerjaan rumah yang krusial di bidang ekonomi. Sebab, mantan Wali Kota Solo itu pernah berdalih akan menciptakan program "Ekonomi Meroket".
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. Menurutnya, evaluasi pencapaian "Ekonomi Meroket" yang dijanjikan tersebut hanya memberikan angin optimisme semata. Sebab, dalam tiga tahun berjalannya pemerintahan impian itu seperti masih 'jauh panggang dari api'.
"Kita apresiasi sejumlah capaian positif pemerintah antara lain pada percepatan pembangunan infrastruktur. Tapi kita juga tidak boleh abaikan pada rendahnya capaian ekonomi secara umum terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat," kata Jazuli dalam diskusi dengan tema "Menagih Janji Ekonomi Meroket, Jokowi 2018 Mau Kemana?", di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/12).
Setidaknya, menurut Jazuli. Ada beberapa pekerjaan rumah besar yang harus dicapai pada pemerintahan Jokowi-JK dalam pengabdian yang tersisa dua tahun lagi. Di antaranya, perkembangan ekonomi yang masih jauh dari target yang selama ini didengungkan pemerintah.
"Pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata di bawah 5 persen per tahun. Angka tersebut jauh dari target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yang sebesar 7 persen pertahun," tutur Jazuli.
Politisi partai PKS itu menilai lambatnya pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Jokowi-JK karena akan berkolerasi besar terhadap peningkatan kemiskinan dan pengangguran yang bertumbuh pesat.
"Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas, dan upah. Sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan." terangnya.
Sementara, peranan sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah, baik dari segi pembiayaan maupun nonpembiayaan.
Khawatirnya, lanjut Jazuli, dengan pertumbuhan ekonomi seperti ini, pemerintah tidak dapat memiliki daya kompetisi secara nasional di bidang ekonomi. Apalagi realisasi investasi pun terkesan jalan di tempat.
Selain itu, pemerintah dinilai sering melakukan blunder dalam mengambil langkah strategis kebijakan yang justru semakin memberatkan masyarakat.
Hal itu, kata dia, mengakibatkan penekanan inflasi terhadap masyarakat dengan perekonomian yang terbawah. Sedangkan, masyarakat menengah lebih memilih tidak melakukan transaksi yang berlebihan.
"Pemerintah juga msaih kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Dengan penaikan barang atau harga, seperti BBM, listrik, biaya pengurusan STNK, dan kebijakan perpajakan," imbuhnya.
Jazuli menjelaskan sudah seyogyanya dirinya sebagai bagian dari lembaga legislator untuk mengkritik pemerintah guna melakukan kontrol dan perbaikan kinerja ke depannya. Untuk itu, dia mengharapkan Jokowi-JK menggunakan sisa waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan dari masalah yang ada.
"Tahun 2018, semoga ada perbaikan dan diharapkan berdampak positif bagi ekonomi nasional," pungkas Jazuli.
