JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mencari jalan keluar terhadap tingginya kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di tahun 2020 ini, diperkirakan kebutuhan rumah bersubsidi mencapai 250 ribu unit.
Sedangkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digulirkan Kementerian PUPR untuk tahun 2020 ini sekitar Rp 11 triliun dan hanya bisa dimanfaatkan membangun sekitar 102.500 unit rumah.
"Sehingga masih ada sekitar 147.500 unit rumah yang tak bisa dibangun. Artinya, kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian juga sulit dipenuhi," ujar Bamsoet, sapaan Bambang, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (14/2/2020).
Padahal, dia mengingatkan, konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28 H dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dia pun mengarisbawahi bahwa target pembangunan 1 juta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo selama memimpin Indonesia pada periode 2014-2019, harus dilanjutkan di periode 2019-2024 ini. Salah satunya dengan menambah alokasi dana FLPP yang bisa memberikan fasilitas bunga KPR tetap 5 persen dengan jangka waktu pinjaman 20 tahun bagi MBR.
Sementara itu, dalam suatu kesempatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomitmen untuk mengatasi masalah defisit atau backlog perumahan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus upaya mencapai target Program Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR telah menyiapkan tiga program unggulan yakni program pembangunan perumahan berbasis komunitas, pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi Kotaku, dan penyempurnaan skema perumahan untuk ASN/TNI/Polri dan generasi milenial.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid yang mengatakan ketiga program unggulan tersebut nantinya akan terintegrasi dengan berbagai stakeholder perumahan sehingga capaian pembangunan perumahan bisa terlaksana dengan baik di lapangan.
“Ketiga program tersebut akan kami laksanakan dan integrasikan pada 2020 karena kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya,” ujar Khalawi.
Program pertama yakni Program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas. Program ini diperuntukkan bagi komunitas profesi tertentu dan belum pernah mendapatkan program subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, program ini akan terintegrasi dengan program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan pembiayaan perumahan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Program kedua adalah pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan melibatkan pengembang besar. Dalam hal ini para pengembang diharapkan dapat terlibat aktif dengan melaksanakan pembangunan dengan Pola Hunian Berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
“Program yang ketiga adalah proses finalisasi skema penyediaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) / TNI / Polri serta skema perumahan untuk generasi millenials. Kami juga sedang melakukan pembahasan tentang pokok-pokok perubahan dalam Revisi Peraturan Menteri PUPR tentang Hunian Berimbang,” ujar Khalawi.
Adapun Direktur Utama Bank BTN Pahala N. Mansury mengatakan perseroan melihat potensi besar dari generasi milenial yang belum memiliki rumah di Indonesia. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut ada 81 juta orang di segmen generasi milenial yang belum memiliki rumah. Angka tersebut setara 31% dari jumlah populasi di Indonesia.
“Sebagai pemimpin pasar KPR di Tanah Air, kami akan terus berinovasi untuk menyediakan hunian yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Kali ini kami berinovasi dengan menyajikan aplikasi BTN Properti Mobile yang memberikan berbagai kemudahan berbasis teknologi bagi generasi milenial yang tech-savvy,” ujar Pahala beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, Bank BTN juga melakukan Relaunching Program KPR Gaeesss For Millenials dengan tampilan baru yang lebih menarik dan dapat diakses lewat aplikasi BTN Properti Mobile. Program KPR tersebut diracik sesuai dengan karakteristik kaum milenial yang menginginkan layanan yang dapat dengan mudah diakses dan cicilan yang terjangkau.
Menurutnya, KPR Gaeesss For Millenials merupakan kredit untuk pemilikan hunian bagi kaum milenial berusia 21-35 tahun. Untuk KPR bagi kalangan muda ini, Bank BTN memberikan berbagai gimmick menarik di antaranya bebas biaya admin, suku bunga single digit, diskon provisi 50%, dan jangka waktu kredit hingga 30 tahun.
Bank BTN juga tidak mengikat para debitur dengan membebaskan mereka dari pengendapan dana. Perseroan juga menawarkan fasilitas berupa memasukkan biaya proses akad kredit KPR ke plafon kredit. Selain itu, program ini pun dapat di-bundling dengan KPR Zero yang meliburkan pembayaran pokok selama 2 tahun. "KPR Gaeesss For Millenials ini pun bisa dinikmati tidak hanya di ibu kota, tapi juga di seluruh Indonesia," ujarnya.
Adapun, sejak resmi ditawarkan pada Oktober 2018 hingga November 2019, Bank BTN sukses mencatatkan penyaluran KPR Gaeesss senilai Rp9,3 triliun. Nilai tersebut setara penyaluran untuk 27.593 unit hunian bagi kalangan milenial. “Kami membidik dengan relaunching KPR Gaeesss For Millenials dan launching aplikasi BTN Properti Mobile dapat meningkatkan penyaluran KPR tersebut mencapai kurang lebih Rp11 triliun,” kata Pahala.
Untuk menggarap kaum milenial, Bank BTN juga memiliki berbagai produk dan layanan perbankan berbasis teknologi seperti mobile banking dan internet banking. Perseroan juga menjadi bagian dari LinkAja untuk mempermudah transaksi menggunakan uang elektronik di ponsel. Sementara itu, hingga akhir November 2019, secara total Bank BTN mencatatkan penyaluran KPR secara keseluruhan mencapai Rp190,15 triliun. Posisi tersebut tercatat naik 11,2% secara tahunan dari Rp171 triliun per November 2018.