Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI Sukamta, meminta agar rencana pelatihan online program Kartu Prakerja yang akan digulirkan untuk dihentikan dan tidak dipaksa dijalankan. Hal ini mengingat ada banyak kritik terhadap rencana pelatihan tersebut.
Selain itu, program yang memakan anggaran Rp5,6 triliun itu pun dianggap tidak efektif di tengah pandemik wabah virus corona atau COVID-19 di Tanah Air.
"Program pelatihan secara online ini juga dianggap terlalu mahal dari sisi biaya serta ada kesan program pelatihan ini hanya akal-akalan antara pemerintah dengan pihak mitra perusahaan platform digital karena tidak melalui proses tender sebagaimana biasanya dilakukan dalam pelaksanaan program pemerintah," tuturnya melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat (24/4).
1. Dana yang telah disalurkan ke 160 ribu peserta harap dibekukan segera
Proses pendaftaran Kartu Prakerja (Website/prakerja.go.id) Lalu, ia menekankan agar program tersebut segera dihentikan. Bukan hanya itu, ia juga meminta agar dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu peserta tahap pertama untuk dibekukan.
"Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program Kartu Prakerja," ujarnya.
Baca Juga: Mitra Kartu Prakerja Tidak Lewat Tender, Bukan Juga Ditunjuk Langsung
2. Pemerintah diminta fokus ke penyelesaian COVID-19 saja
Petugas pemakaman menurunkan peti jenazah pasien COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Senin (30/3/2020). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) Ia mengatakan seharusnya pemerintah fokus untuk mengatasi segera COVID-19 yang terus mengalami peningkatan jumlah kasus dan menyebar semakin luas di banyak kabupaten atau kota. Jika COVID-19 ini tidak segera tertangani dampaknya akan semakin berat dan dalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, ujarnya.
"Pelatihan kerja online ini termasuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, bisa dilakukan setelah pandemik berakhir," lanjutnya.
3. Konsep Kartu Prakerja cenderung dipaksakan
Proses pendaftaran Kartu Prakerja (Website/prakerja.go.id) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga melihat konsep Kartu Prakerja telah dipaksakan dengan perubahan konsep karena adanya pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Namun demikian perubahan konsep ini masih mentah dan terlihat kesan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat dengan dalih pelatihan online.
"Ini jelas terkesan dipaksakan dan akal-akalan. Program ini kita tahu berangkat dari janji kampanye Jokowi untuk mengatasi pengangguran, kata Pak Menko berubah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial karena kondisi COVID-19. Dalam hal menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, kita setuju. Tapi yang kita saksikan ini ternyata dipaksakan ada pelatihan secara online, jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial," jelasnya.
4. Kartu Prakerja dinilai salah sasaran
Dok. Biro Pers Kepresidenan Ia melihat ada banyak persoalan dari program Kartu Prakerja tersebut. Pertama, salah sasaran. Sebab, jika program itu sebagai jaring pengaman sosial mestinya hanya menyasar kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
"Sementara program ini bisa menyasar siapa saja yang usianya di atas 18 tahun tidak sedang mengenyam pendidikan," jelasnya.
Kedua, ragam pelatihan secara online bisa didapatkan dengan mudah dan bahkan beberapa perusahaan digital memberikan layanan secara gratis, tuturnya. Sehingga, ia menilai daripada harus membayar untuk pelatihan online lebih baik digunakan pemerintah untuk menyediakan internet gratis selama 4 sampai 6 bulan di masa COVID-19.
"Ini jauh lebih bermanfaat, masyarakat yang butuh pelatihan bisa mencari sendiri lewat internet yang disediakan koneksinya secara gratis," katanya.
Ketiga, ia mengatakan pemerintah menyatakan sendiri bahwa program pelatihan online ini tidak menjamin peserta dapat pekerjaan, padahal jelas program ini menghamburkan anggaran Rp5,6 triliun.
Baca Juga: Pemilik Kartu Pra Kerja Mendapat Rp3,5 Juta, Ini Syaratnya
