Sri Mulyani Ungkap RI Rugi Rp1.356 T Karena Covid di 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut secara nominal perekonomian RI mengalami kerugian sebesar Rp1.356 triliun pada tahun lalu akibat corona. Kerugian terjadi akibat hilangnya kesempatan RI menciptakan nilai tambah akibat covid-19.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen. Realisasi tersebut merosot tajam dari target yang dipasang sebelum pandemi di kisaran 5,3 persen.

"Secara nominal perekonomian Indonesia kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah atau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.356 triliun," bebernya pada rapat paripurna membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (KEM PPKF RAPBN) 2022, Kamis (20/5).

Ia menyebut selama pandemi, kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah. Namun, konsekuensinya dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian sangat berat akibat terhentinya aktivitas ekonomi.

"Dampak pemburukan ekonomi akan jauh lebih besar apabila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah penanganan countercyclical melalui kebijakan yang juga bersifat luar biasa," tambah Ani, akrab sapaannya.

Bendahara Negara juga mengungkapkan selain kerugian itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 juga mengalami hantaman dahsyat. Ini tercermin dari belanja negara yang naik 12,3 persen mencapai Rp2.593,5 triliun.

Sementara, pendapatan negara menurun 16 persen karena aktivitas dunia usaha terpukul sangat dalam. Di sisi lain, pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk menolong dunia usaha agar tetap mampu bertahan.

[Gambas:Video CNN]

Defisit APBN pun meningkat menjadi 6,1 persen dari PDB, tertinggi selama dua puluh tahun terakhir.

"Defisit ini jauh meningkat dibandingkan rancangan awal APBN 2020 yang ditargetkan hanya sebesar 1,76 persen PDB," ujar Ani.

Masih terkontraksi 0,74 persen, Ani menyebut realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2021 disebabkan oleh kenaikan kasus covid-19 di awal tahun yang mengharuskan pemerintah melakukan pengetatan mobilitas. Pengetatan tersebut, menurut Ani, berdampak pada tertahannya kegiatan ekonomi, terutama konsusmi.

"Meskipun demikian, seluruh komponen aktivitas perekonomian terus melanjutkan tren pemulihan," pungkasnya.