Komisi III Tegaskan Virus ISIS Lebih Bahaya dari Corona

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 06 Februari 2020
Komisi III Tegaskan Virus ISIS Lebih Bahaya dari Corona
Ilustrasi pengungsi ISIS di Suriah. Foto: Rodi Said/Reuters

MerahPutih.com - Rencana pemulangan 600 WNI eks anggota Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) ke Tanah Air menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai eks kombatan ISIS masih konsisten dengan pemahamannya yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir bahkan menyebut paham yang dianut anggota ISIS sebagai virus yang lebih berbahaya ketimbang virus Corona.

Baca Juga

DPR Anggap Pemulangan 600 WNI Kombatan ISIS Cuma Bikin Masalah

"Kita tahu virus ISIS ini lebih bahaya dari Corona kalau masuk di sini," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Politikus Golkar ini meminta pemerintah hati-hati dalam rencana pemulangan 600 eks kombatan ISIS. Pasalnya, mereka yang dahulu menyatakan keluar dari NKRI itu tak ubahnya seperti paham-paham lain yang pernah ditolak di Indonesia.

https://merahputih.com/post/read/pemerintah-lihat-untung-rugi-pemulangan-600-eks-wni-kombatan-isis
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir

"Jangan sampai nanti faham-faham yang lain yang dulunya pernah kita tolak, kita banyak menolak beberapa faham termasuk komunisme dan lain-lain ini apa bedanya? Ini boleh kembali kok kami tidak boleh kembali?," tegas Adies.

Menurut Adies Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Kementerian Agama perlu menjamin mereka, apakah paham ISIS sudah hilang atau belum.

"Jadi kami di Komisi III dan tentunya saya sebagai sekretaris Fraksi Partai Golkar ini kita melihatnya harus berhati-hati terhadap pemulangan ini ya," pungkasnya.

Baca Juga

Pemerintah Lihat Untung Rugi Pemulangan 600 Eks WNI Kombatan ISIS

Sebelumnya, Direktur Deradikalisasi Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris, mengatakan belum ada keputusan pasti terkait pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Namun, dia memastikan jika dipulangkan sudah menjadi tugas BNPT untuk melakukan deradikalisasi. (Pon)

#DPR RI #ISIS
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia

Puan Akan Pimpin Pertemuan Parlemen Dunia Dalam Rangka Forum Air

Berbagai persiapan telah dilakukan DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Mei 2024
Puan Akan Pimpin Pertemuan Parlemen Dunia Dalam Rangka Forum Air
Indonesia

DPR Tunggu Jokowi Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Kementerian

Baleg DPR RI sebelumnya menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Kementerian Negara menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Frengky Aruan - Kamis, 16 Mei 2024
DPR Tunggu Jokowi Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Kementerian
Indonesia

RUU Kementerian yang Atur Jumlah Kursi Kabinet Disetujui Jadi Inisiatif DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui RUU Kementerian Negara jadi RUU inisiatif DPR.
Frengky Aruan - Kamis, 16 Mei 2024
RUU Kementerian yang Atur Jumlah Kursi Kabinet Disetujui Jadi Inisiatif DPR
Indonesia

DPR Sebut Dihapusnya Sistem Kelas BPJS Kesehatan Picu Sejumlah Konsekuensi

Penghapusan kelas BPJS Kesehatan menuai sorotan, salah satunya dari anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Mei 2024
DPR Sebut Dihapusnya Sistem Kelas BPJS Kesehatan Picu Sejumlah Konsekuensi
Indonesia

DPR Tanggapi Isu Larangan Konten Investigasi di RUU Penyiaran

Isu larangan konten jurnalistik investigasi yang tertera dalam draf terbaru RUU Penyiaran menuai kontroversi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Mei 2024
DPR Tanggapi Isu Larangan Konten Investigasi di RUU Penyiaran
Indonesia

Pimpinan DPR Izinkan Komisi III Rapat Revisi UU MK di Masa Reses

Hal ini harus mendapat izin dari pimpinan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Mei 2024
Pimpinan DPR Izinkan Komisi III Rapat Revisi UU MK di Masa Reses
Indonesia

Puan Maharani Tegaskan Pemerintah Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN

Sementara alokasi belanja yang hanya untuk kebutuhan rutin penyelenggara negara setidaknya untuk kebutuhan triwulan pertama tahun 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Mei 2024
Puan Maharani Tegaskan Pemerintah Baru Harus Punya Keleluasaan Susun APBN
Indonesia

Puan Tak Hadir, Rachmad Gobel Pimpin Rapat Paripurna DPR

Adapun ajang kontestasi politik yang bakal dilaksanakan pada November 2024 itu menjadi salah satu dari tujuh agenda fungsi pengawasan DPR pada masa sidang ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Mei 2024
Puan Tak Hadir, Rachmad Gobel Pimpin Rapat Paripurna DPR
Indonesia

Soal RUU Penyiaran, Anggota DPR Klaim Tak Berniat Bungkam Kebebasan Pers

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, merespons kritik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
Frengky Aruan - Senin, 13 Mei 2024
Soal RUU Penyiaran, Anggota DPR Klaim Tak Berniat Bungkam Kebebasan Pers
Indonesia

DPR Ingatkan Sektor Pendidikan Investasi Masa Depan Bukan Bisnis Negara

Anggota Komisi X DPR RI menyikapi langkah pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk melakukan kapitalisasi perguruan tinggi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 12 Mei 2024
DPR Ingatkan Sektor Pendidikan Investasi Masa Depan Bukan Bisnis Negara
Bagikan