Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mencium kebohongan pemerintah daerah (pemda) dalam menghitung kasus stunting. Oleh karena itu dirinya berharap penanganan stunting di Indonesia tidak hanya bicara soal angka.
"Saya beberapa kali di beberapa daerah menemukan cara menghitung stunting itu misleading semua. Jadi ngapusi (bohong) saja itu semuanya," kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2023, Kamis (6/4/2023).
"Stunting itu bukan berarti kalau anak sudah lewat dari 5 tahun terus stuntingnya hilang, lalu hilang saja di dalam mereka punya numeriknya, itu kan aneh. Terus masuk lagi populasi bayi yang baru, baru dihitung berapa dari populasi itu. Jadi saya kira banyak hal yang perlu diluruskan," tambahnya.
Berdasarkan datanya, prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 masih tinggi yakni mencapai 21,6%. Dibutuhkan penurunan 3,8% per tahun agar sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2024, di mana stunting balita targetnya menjadi 14%.
"Prevalensi stunting masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMN. Kondisi ini kiranya menjadi perhatian sebagai input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi di bidang kesehatan pada setiap level pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di 2024," ucap Suharso.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah menceritakan keheranannya dengan tingkah pemda soal penanganan stunting. Pasalnya ada kegiatan ganti pagar puskesmas masuk anggaran stunting.
Bendahara Negara itu mengatakan anggaran penanganan stunting mencapai Rp 77 triliun untuk 283 subkegiatan. Dari anggaran tersebut hanya Rp 34 triliun yang benar-benar sampai ke mulut bayi dan ibu hamil, sedangkan Rp 240 miliar untuk subkegiatan koordinasi.
"Ada kegiatan ganti pagar Puskesmas masuk kategori stunting. Mungkin kita ketawa, tapi ini berapa banyak PR untuk kita," kata Sri Mulyani dalam acara Launching Modul Sinkronisasi Krisna Renja-Sakti, Selasa (14/3/2023).
(aid/dna)