Komunikasi soal Covid-19 Dinilai Bermasalah, Masyarakat Gagal Paham

KOMPAS.com - Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik pusat maupun di daerah untuk mengatasi wabah virus corona. Namun sejak pertama kali melaporkan kasus pertama pada awal Maret, kasus virus corona di Indonesia masih belum juga terkendali.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi guna mencegah penyebaran virus corona penyebab Covid-19.

Sejumlah kegiatan yang melibatkan publik dibatasi, seperti perkantoran atau instansi diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan transportasi umum.

Kini, saat Indonesia tengah bersiap memasuki fase kenormalan baru, kasus virus corona justru semakin meningkat dan Indonesia justru berpotensi menjadi episentrum baru virus corona di dunia.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah masyarakat masih kurang memahami bahaya Covid-19? Sudahkah masyarakat memahami pentingnya protokol kesehatan?

Baca juga: Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Masalah komunikasi publik

Menurut Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ada persoalan mendasar dalam komunikasi publik yang dilakukan para pejabat pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Pertama, sejak awal pejabat pemerintah salah langkah dengan sikap “denial” terhadap kajian akademik. Ini misalnya terjadi pada menteri kesehatan yang menolak permodelan penyebaran virus corona yang diperingatkan oleh Universitas Harvard. Ada sikap penolakan kepakaran," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com (26/6/2020).

Fajar juga menyebut bahwa kesalahan ini tidak diperbaiki oleh pemerintah, tetapi justru diperparah dengan pemanfaatan buzzer untuk menggerakkan opini di media sosial.

"Seharusnya, pejabat pemerintah menggunakan pakar epidemiologi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, alih-alih buzzer," kata Fajar

Permasalahan lain menurut Fajar, adanya kebijakan yang tidak sejalan antar level pemerintah yang menimbulkan kegaduhan. Dia mencontohkan perselisihan walikota Surabaya dengan gubernur Jawa Timur (Jatim).

Fajar juga melontarkan kritik pada inisiasi kebijakan yang dirasanya tidak perlu dan justru menimbulkan kegaduhan publik, seperti lomba video dengan hadiah miliaran rupiah untuk pemerintah daerah.

"Penilaiannya pun terkesan aneh, seperti memberikan penghargaan untuk Gubernur Jatim, daerah yang oleh media massa mendapat framing negatif dalam penanganan pandemi," kata Fajar.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Kebijakan Penanganan Pandemi

Memberi celah untuk pelanggaran

Menurut Fajar, ketidakjelasan dalam perumusan kebijakan dan komunikasi publik menyebabkan kebingungan di masyarakat.

Selain itu, kebijakan yang tidak sinkron dan tidak tegas dari pemerintah juga menimbulkan celah yang akhirnya membuat masyarakat melanggar protokol pencegahan Covid-19.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi, seperti keramaian pengunjung yang terjadi pada saat penutupan McD Sarinah.