Baca di App
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan ibadah haji tahun 2016 diwaranai berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah permasalahan visa yang membuat ratusan jemaah calon haji terancam keberangkatannya ke tanah suci.
Dalam kesempatan rapat bersama dengan komisi VIII DPR RI, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin meminta maaf.
"Kami ingin menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji yang tahun ini mengalami kesulitan-kesulitan, khususnya mengenai visa, kami tidak hendak lepas tangan," ujar Lukman dalam rapat bersama dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2016).
Permasalahan visa itu terjadi antara lain di Sumedang dan Kuningan.
Menag mengatakan hal itu antara lain terjadi karena ketidakdisiplinan penyelenggaran haji dan calon jamaah haji.
Ia mencontohkan di Kuningan, di mana seorang pembimbing ibadah haji terpisah kloter dengan rombongan yang dibimbingnya karena sistem.
Alhasil ratusan orang dari kloter JKS 5 memaksa untuk pindah kloter ke JKS 58, hanya untuk bersama sang pembimbing.
Hal itu menyebabkan 119 kursi kosong di JKS 5, dan dengan bantuan pemerintah daerah, akhirnya ratusan kuris kosong itu diupayakan diisi oleh jamaah dari kloter lain.
Belakangan upaya itu gagal, karena jamaah yang hendak mengisi belum punya visa. Mereka akhirnya dikembalikan ke kloter sebelumnya.
"Dan mereka lapor ke media, bahwa visa mereka belum keluar sehingga tidak jadi berangkat, padahal tidak seperti itu," jelasnya.
Walaupun mengakui bahwa permasalahan visa terjadi karena ketidakdisiplinan pembimbing rommbongan dan calon jamaah, namun Lukman juga megnakui bahwa sistem baru e-Hajj yang diterapkan pemerintah Arab Sudi khusus untuk Indonesia dan India, telah menyebabkan pekerjaan panitia haji bertumpuk.
"Ini bukan excuse (alasan), ini fakta agar publik memahami," jelasnya.
Di ujung rapat, dalam pembahasan soal kesimpulan terjadi debat yang alot, soal apakah pernyataan maaf tersebut harus masuk ke dalam kesimpulan rapat atau tidak.
Akhirnya diputuskan permintaan maaf itu tidak dimasukan.