Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Diharapkan Digelar Tiap Tahun

Kompas.com - 11/11/2017, 08:28 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JEMBER, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Hamongan Laoly, berharap Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) digelar rutin tiap tahun.

"Kegiatan konferensi semacam ini memang perlu diadakan secara rutin dalam rangka menemukan solusi atas berbagai tantangan kehidupan ketatanegaraan yang setiap saat selalu kita hadapi," kata Yasonna saat membuka KNHTN ke-4 tahun 2017 di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017) malam.

Yasonna mengatakan, KNHTN selalu menjadi agenda wajib yang ia hadiri sejak penyelenggaraannya yang kedua tahun 2015, ketika diselenggarakan di Padang Sumatera Barat.

"Tidak hanya saya hadiri, kementerian yang saya pimpin juga selalu men-support penyelenggaraan kegiatan ini," kata Yasonna.

Baca juga : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Imbau KPK Tak Turuti Kehendak Pansus Angket

Ia mengaku senang bisa mendapat kesempatan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan para akademisi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sebab, ia merasa seperti kembali kepada komunitas awalnya sebagai pendidik di perguruan tinggi.

"Saya sebelum memilih mengabdi di jalan politik sebagai politisi PDI Perjuangan. Saya adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan," ujar dia.

"Suasana malam hari ini seperti membawa saya kepada memori beberapa tahun lalu saat masih mengabdi di kampus, yaitu melihat suasana berdialektika, berdiskusi, berdebat, menulis dan canda tawa khas kampus," tambah dia.

Ia mengapresiasi KNHTN 2017 yang digelar berkat kerjasama berbagai pihak, terutama Pusat Studi Konstitusi (Pusako), bersama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) serta Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember.

"Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini memang perlu dikelola secara gotong royong untuk semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan dari waktu ke waktu," kata Yasona.

KNHTN 2017 yang bertema "Penataan Regulasi di Indonesia", digelar tanggal 10-12 November 2017 di Aula Pemerintah Kabupaten Jember dan Hotel Aston Jember, Jawa Timur. Kurang lebih ada 600 peserta dari seluruh Indonesia yang hadir.

Selain Yasonna, hadir juga antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan sejumlah tokoh lainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com