Gedung Putih menghadapi minggu yang sulit sejak tersiar kabar bahwa dokumen bertanda rahasia dari era pemerintahan Obama-Biden ditemukan di kantor lembaga kajian dan rumah Presiden Joe Biden pada tanggal 2 November, sebelum pemilihan paruh waktu.
Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre mengatakan,“Untuk masalah hukum ini, saya akan merujuk Anda ke kantor penasihat Gedung Putih. Itu yang bisa saya katakan dan saya tidak akan membahasnya lebih jauh.”
Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menjanjikan transparansi meskipun menolak untuk memberikan rincian, dan mengutip penyelidikan Departemen Kehakiman yang sedang berlangsung.
Para ahli mengatakan kesalahan penanganan dokumen rahasia merupakan masalah umum di negara di mana beberapa juta pejabat telah diberi lolos uji keamanan. Pelanggaran biasanya ditangani secara administratif.
Mark Zaid, Pengacara Keamanan Nasional mengatakan, “Paparan hukum terhadap Presiden Biden sangat kecil selama fakta yang ada tidak berubah. Penyampain pesannya yang penting sekarang. Jadi, fakta bahwa mereka tidak melaporkan temuan kedua dokumen di kediaman Presiden padahal mereka mengetahui sepenuhnya bahwa ini terjadi empat minggu sebelumnya, ini merupakan sebuah kesalahan yang besar."
Pekan lalu, Jaksa Agung Merrick Garland menunjuk Robert Hur untuk memimpin penyelidikan ini. Mantan pengacara itu dicalonkan pada tahun 2017 oleh Presiden Donald Trump yang sekarang juga sedang diselidiki atas tuduhan kesalahan penanganan dokumen rahasia.
FBI menemukan puluhan catatan sensitif di kediaman Trump di Mar-a-Lago pada bulan Agustus, dan mengeksekusi sebuah surat perintah penggeledahan dari pengadilan setelah ia mengabaikan permintaan selama berbulan-bulan untuk mengembalikannya.
Partai Republik menuduh Biden dan Partai Demokrat menerapkan standar ganda.
Ketua DPR Kevin McCarthy, mengatakan “Ia mengecam Presiden Trump. Apakah ia memanfaatkan Departemen Kehakiman untuk menyerang Presiden Trump? Apakah menurut Anda itu benar? Mereka tahu ini terjadi pada Presiden Biden sebelum pemilihan, tetapi mereka merahasiakannya dari publik Amerika".
Partai Republik, yang kini memegang mayoritas tipis di Dewan Perwakilan Rakyat, telah menjanjikan penyelidikannya sendiri, termasuk pelanggaran yang berpotensi merugikan keamanan nasional.
Gedung Putih menepis anggapan bahwa sekutu-sekutu Amerika khawatir pemerintah tidak bisa menangani rahasia nasional.
Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis John Kirby mengatakan, “Sekutu dan mitra kita jauh lebih peduli dengan ancaman dan tantangan umum yang kita hadapi di seluruh dunia, baik itu dari agresi Rusia di Ukraina sampai ke perilaku agresif Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik". [my/jm]
Forum