ADA sejumlah catatan yang disampaikan DPRD Balikpapan terkait kinerja pemkot saat ini. Yang paling mencolok adalah, masih kurang matang dari sisi perencanaan. Lalu, program yang digagas wali kota dinilai belum tepat sasaran. Padahal secara anggaran yang disepakati bersama DPRD, sudah maksimal.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengungkapkan, secara pengawasan pihaknya telah melakukan upaya yang sesuai dengan kewenangan legislatif. Terutama visi dan misi yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dialokasikan pada tahun terakhir masa jabatan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dengan fokus utama mengatasi banjir.
Baca Juga: Wali Kota Balikpapan Minta Dukungan Warga Dalam Pembangunan
“Tentunya jika melakukan normalisasi DAS (Daerah Aliran Sungai) Ampal. Harusnya dari hulu ke hilir. Menurut saya, seharusnya membangun bendali besar di Pasar Segar. Baru normalkan DAS-nya,” katanya kepada Kaltim Post usai kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Balikpapan bersama Pemkot Balikpapan dalam rangka HUT Ke-127 Kota Balikpapan di Hotel Grand Tjokro, Kamis (8/2).
Menurut ketua DPC PDIP Kota Balikpapan ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2023 disepakati sebesar Rp 4,1 triliun. Di mana salah satunya diperuntukkan infrastruktur, mengatasi kemacetan, dan juga banjir. Akan tetapi kenyataannya DPRD Balikpapan melihat anggaran tersebut masih tidak maksimal. “Proyek di akhir tahun, harusnya sudah selesai tetapi masih berjalan,” kritiknya.
Baca Juga: Balikpapan Defisit Air Baku 800 Liter Per Detik
Budiono melanjutkan, DPRD Balikpapan juga telah melakukan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang masih berjalan di pengujung tahun. Bahkan dengan tegas meminta untuk menghentikan proyek infrastruktur yang melebihi tahun anggaran. Seperti proyek pengendalian banjir di DAS Ampal. “Tapi tugas kita hanya sampai situ. Padahal rekomendasi DPRD, khususnya Komisi III sudah minta untuk dihentikan. Harusnya berjalan satu tahun, tetapi kenyataannya masih dipertahankan terus,” tutup dia.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle juga menilai kegiatan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan program yang disusun Pemkot Balikpapan masih perlu dievaluasi. Menurut politikus Gerindra ini, pada momentum HUT Ke-127 Balikpapan, muruah Balikpapan sebagai Bersih, Indah, Aman, dan Nyaman atau Beriman bisa terus dijaga dengan baik. “Yang baik dipertahankan, yang kurang baik, bisa kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Salah satu program yang harus dievaluasi adalah proyek pengendalian banjir di DAS Ampal juga berkali-kali dievaluasi DPRD Balikpapan. Kontraktor pelaksana kegiatan PT Fachreza menurutnya tidak kooperatif dan tidak dapat bertanggung jawab dengan baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut. “Memang dari awal, DPRD Balikpapan meminta putus kontrak. Ternyata ada kebijakan tersendiri yang diambil pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk diperpanjang selama beberapa bulan ke depan. Ternyata masih saja tidak ada perubahan,” pungkasnya. (riz/k8)
Rikip Agustani
ikkifarikikki@gmail.com
