Limbah Medis Berbahaya Capai 20 Ribu Ton Selama Pandemi Covid

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan di Indonesia menimbulkan limbah medis berbahaya yang tidak terkelola. Kini jumlahnya mencapai 20 ribu ton per kubik.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam mengatakan salah satu tantangan akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan adalah menumpuknya limbah medis yang masuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3).

Lihat Juga : KLHK: Ada 18 Ribu Ton Limbah Medis Berbahaya Selama Pandemi

Dia mengatakan sepanjang pandemi Covid-19 telah terjadi peningkatan sampah medis secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak Maret 2020 hingga Agustus 2021 angkanya telah mencapai 20.110,585 ton per kubik.

Limbah medis tersebut menurutnya merupakan akumulasi dari sampah-sampah yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, pusat isolasi mandiri, vaksinasi Covid-19, pusat uji deteksi Covid-19, serta yang berasal dari rumah tangga.

"Penumpukannya begitu tinggi, tumpukan sampahnya itu naik signifikan, ini jujur saja di luar perkiraan. Siapa yang menyangka dengan adanya Covid-19 ini limbah B3 jadi naik semua," jelasnya dalam diskusi virtual, Selasa (24/8).

Kondisi ini tak pelak membuat seluruh pihak menjadi kerepotan. Pasalnya, kata Medrilzam, fasilitas pengelolaan limbah B3 di Indonesia saat ini masih terbatas.

Berdasarkan data KLHK per 9 Agustus 2021, hanya ada 122 rumah sakit yang memiliki incinerator atau alat pengelolaan limbah yang berizin. Di sisi lain, ada 112 rumah sakit yang diketahui memiliki incinerator namun tidak berizin.

Lihat Juga : Limbah Medis Antigen Berceceran di Exit Tol Bakauheni Lampung

Sementara jasa pengolahan limbah B3 di Indonesia baru ada sebanyak 42 unit saja. Dukungan KLHK dan Major Project limbah medis B3 dikatakannya juga masih terbatas hanya ada 6 unit saja.

"Dan ini semua mayoritas terletak di Pulau Jawa dan Sumatera, sementara untuk Indonesia wilayah Timur itu sedikit sekali," ujarnya.

Karenanya, ia menilai momentum pandemi ini harus dijadikan sebagai agenda reformasi besar-besaran dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Sebab menurutnya, kondisi penanganan sampah saat ini khususnya sampah B3 sudah dalam kondisi darurat.

Dia mengatakan pemerintah sendiri melalui KLHK tengah mendorong percepatan pengelolaan limbah medis yang memprioritaskan daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi dan tidak memiliki fasilitas pengelolaan limbah medis.

Bappenas melalui KLHK menargetkan, akan ada setidaknya 32 insinerator yang berada di masing-masing provinsi. Tak hanya itu pemerintah juga tengah membangun tempat pengelolaan limbah B3 terpadu di empat wilayah, yakni Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa Timur.

Melalui target pembangunan tersebut, diharapkan kapasitas pengolahan sampah medis di Indonesia tiap tahunnya dapat mencapai hingga 26.880 ton/tahun. Selain itu, diharapkan juga dapat mengurangi biaya transportasi pengolahan limbah B3.

"Sekarang ini baru sekitar 10 yang dibangun di seluruh provinsi. Sederhananya harus ada 1 unit pengolah limbah B3 medis setiap provinsi. Jangan sampai tidak ada," kata dia.

Lihat Juga : Viral Ratusan Jarum Suntik Bekas Vaksin di TPS Tapos Depok

Di sisi lain, dirinya juga mendorong agar masyarakat sejak hulu juga dapat bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkannya. Termasuk dalam hal ini limbah domestik dan limbah medis.

Ia meminta agar masyarakat dapat memilah sampah terlebih dahulu sebelum mengirimnya ke tempat-tempat pembuangan sampah.

"Kita sebagai yang menghasilkan limbah harus bertanggung jawab, tidak bisa limbah yang kita hasilkan itu kita lempar semua itu urusan orang lain, urusan pemulung, urusan pengelola sampah, dan sebagainya," tuturnya.

"Saya enggak tahu berapa generasi lagi nih, kita betul-betul bisa memilah sampah dengan baik. Sehingga pengurangan sampah yang sedang kita dorong di hulu bisa mengurangi beban pengolahan sampah yang ada di hilir," ujarnya.