Sudah 16 Tahun Menyembur, Ternyata Ini Awal Lumpur Lapindo!

Jakarta, CNBC Indonesia - Semburan lumpur panas dari pertambangan milik PT Lapindo Brantas kemudian menjadi bencana nasional pada tahun 2006. Ribuan orang menjadi korban karena harus meninggalkan rumah mereka yang diterjang lumpur.

Lumpur menyembur sejak 29 Mei 2006, dua hari setelah gempa bumi di Yogyakarta. Semburan lumpur panas itu kini telah membentuk semacam kawah. Bencana Lumpur Lapindo membuat pemerintah kala itu turun tangan. Baru-baru ini muncul kabar soal kandungan lumpur yang mengandung mineral bernilai tinggi dan langka.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat indikasi adanya harta karun berupa lithium dan stronsium di Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Tak hanya itu, ada juga indikasi mineral lainnya yakni mineral logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth.

Potensi besar itu tak bisa dipungkiri memakan korban sosial dan ekonomi. Ada 8 desa yang terdampak mencakup di wilayah Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Tanggulangin.

Begini kronologis semburan lumpur tersebut.

18 Mei 2006: PT Lapindo Brantas diperingatkan sial pengeboran mencapai 8.500 kaki. Ali Azhar Akbar dalam Konspirasi di balik lumpur Lapindo (2007:76) menyebut hari itu rekanan Lapindo Brantas yaitu PT Medco Energi mengingatkan soal pemasangan casing atau pipa selubung yang harus dipasang sebelum pengeboran.

29 Mei 2006: Muncul semburan itu berasal dari Sumur Banjarpanji 1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, bagian dari kegiatan pengeboran eksplorasi gas Blok Brantas milik PT Lapindo Brantas.

13 Juni 2006: Ruas jalan tol Surabaya-Gempol ditutup karena terganggu oleh semburan lumpur Lapindo yang tidak terhenti.

10 Agustus 2006: Sebuah tanggul, yang dibangun untuk menahan laju persebaran lumpur Lapindo agar tidak masuk ke pemukiman warga, jebol. Ini bukan satu-satunya tanggul yang jebol.

18 April 2007: Presiden RI kala itu, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), merilis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Kala itu dibentuk pula Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo.

2008: Lumpur Lapindo terus menyembur hingga 100 ribu meter kubik per harinya.

2010: Opsi yang diambil untuk menangani semburan lumpur itu adalah mengalirkan lumpur ke tanggul dan Kali Porong.

Juli 2015: Pemerintah meminjamkan dana sebesar Rp773,38 miliar kepada Lapindo untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan. Grup Bakrie wajib mengembalikan dana talangan selambat-lambatnya 4 tahun atau Juli 2019. Bunga yang diberikan 4,8 persen per tahun dari jumlah pinjaman.

Maret 2019: Setoran pelunasan hutang Lapindo dari pemerintah sejak 2015 belum mencapai 10 persen dari dana talangan yang telah diberikan pemerintah.

19 Juni 2019: Lapindo mengajukan permohonan untuk membayar utang ke pemerintah sebesar Rp773,38 miliar dengan piutang kepada pemerintah. Piutang itu berupa dana talangan Rp1,9 triliun.

21 Januari 2019: Tim Humas Badan Geologi menyebut: Kandungan Litium di lumpur Lapindo memiliki kadar 99,26-280,46 ppm, dan Stronsium dengan kadar 255,44 - 650,49 ppm.

Ketika semburan terjadi, porsi saham kepemilikan Lapindo Brantas Inc adalah, PT Energi Mega Persada Tbk (yang terafiliasi dengan Group Bakrie) 50 persen, Medco EP Brantas 32 persen, dan Santos Brantas 18 persen.

Belakangan, porsi sahamnya berubah. Lapindo Brantas kemudian berubah menjadi PT Minarak Brantas Gas Inc. Bakrie Group masih punya saham di sana lewat PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Semburan lumpur itu perlahan meluas. Setidaknya 16 desa di 3 kecamatan di Sidoarjo tergenang lumpur panas tersebut. Sebanyak 10.426 unit rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.

Lebih dari 25 ribu penduduk yang rumahnya terdampak harus mengungsi. Diantaranya tak bisa melihat rumah mereka lagi. Tak hanya perumahan penduduk yang diserang lumpur, semburan lumpur mengganggu jalur transportasi antara Surabaya-Malang.

TIM RISET CNBC INDONESIA

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Ini Lho Isi Sebenarnya Jeroan Lumpur Lapindo

(pmt/pmt)