Mengatasi Kemacetan Jakarta Butuh Kebijakan yang Konsisten

Jakarta, Beritasatu.com - Masalah kemacetan di DKI Jakarta terus menjadi persoalan yang belum terselesaikan, meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan untuk mengatasinya. Pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga menilai terdapat beberapa faktor penyebab kemacetan masih sulit terurai. Pertama, konsistensi dalam kebijakan menjadi hal yang penting.

"Penting untuk menjaga konsistensi dalam kebijakan tersebut, artinya kebijakan harus dijalankan dengan konsekuensi penuh. Tidak boleh ada pemilihan-pemilihan kasih dan sejenisnya," ungkap Nirwono Yoga kepada Beritasatu.com, Minggu (16/7/2023).

Kedua, penanganan kemacetan harus menjadi fokus utama. Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan agar masalah kemacetan ini dapat berkurang secara signifikan.

"Pembangunan transportasi massal merupakan hal yang penting. Kita memiliki impian untuk hal ini, namun ini adalah proyek jangka panjang. Mungkin baru dalam waktu 10 tahun ke depan kita dapat melihat integrasi yang baik antara seluruh transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, dan bus Trans Jakarta," kata Nirwono.

Menurut Nirwono, setelah pandemi Covid-19, jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi publik hanya sekitar 10%. Sementara jumlah kendaraan pribadi mencapai 21 juta motor dan 4 juta mobil.

"Ini adalah angka yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Di satu sisi, sekitar 90% warga Jakarta dan sekitarnya menggunakan kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun motor. Tentu saja, dengan kondisi seperti ini, kemacetan akan terjadi," terangnya.

Jika pembangunan transportasi massal yang terintegrasi baru akan memberikan dampak pada masa mendatang, Nirwono menjelaskan bahwa penerapan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dapat menjadi solusi sementara. Menurutnya, penting untuk melihat bahwa pembatasan ini tidak hanya berlaku di DKI Jakarta, tetapi juga di kota-kota sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Kebijakan ini harus berlaku untuk Jakarta dan Bodetabek, karena tidak akan berhasil jika kebijakan tersebut hanya diterapkan di Jakarta saja. Apa yang bisa dilakukan? Salah satunya adalah memperluas penerapan ganjil genap, di mana kebijakan ganjil genap diterapkan di seluruh Jabodetabek," jelasnya.

Kebijakan ini harus berlaku untuk semua kendaraan, baik mobil maupun motor. Saat ini, kebijakan ganjil genap hanya berlaku untuk kendaraan roda empat.

"Selain itu, kebijakan ini juga harus berlaku untuk kendaraan dengan bahan bakar fosil maupun listrik. Karena dalam peraturan saat ini, kendaraan listrik tidak terikat oleh aturan ganjil genap, sehingga perlu ada kesetaraan dalam konsekuensinya. Tidak boleh ada pengecualian dalam penerapan ganjil genap," terangnya.