'Kincir-kincir angin raksasa' PLTB Sidrap: Mengejar ketinggalan dalam energi terbarukan

Proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) Sidrap yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada Senin (2/7) disebut akan menghasilkan 75 megawatt dari 30 kincir angin raksasa dan menjadi 'proyek PLTB pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara'.

Namun Indonesia tertinggal dalam mengejar energi terbarukan karena baru terpasang 2,5MW dari target 1,8GW potensi energi bayu, kata pegiat lingkungan.

Dalam berbagai unggahannya di media sosial, Presiden Jokowi menyatakan, "Berada di perbukitan Watang Pulu, sore tadi, saya merasa seperti tengah di negeri Belanda. Seperti di Eropa."

"Dan perasaan saya ini timbul karena di hadapan saya adalah kincir-kincir angin raksasa yang baling-balingnya berputar dihembus angin. Ya, inilah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap, pembangkit listrik bertenaga angin, yang saya resmikan hari ini."

PLTB tersebut, menurut pernyataan resmi Presiden Jokowi, dibangun sejak Agustus 2015 dan terdiri dari 30 menara kincir angin raksasa setinggi 80 meter, dengan baling-baling 57 meter.

Listrik dari turbin menara tersebut "bisa digunakan untuk mengaliri lebih dari 70.000 pelanggan listrik dengan daya 900 VA."

"Dengan beroperasinya PLTB Sidrap ini, rasio elektrifikasi di Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai lebih dari 99 persen, sedikit di atas rasio elektrifikasi nasional saat ini, yakni kurang lebih 96 persen," kata Jokowi.

PLTB Sidrap adalah satu dari tiga proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang diresmikan Jokowi pada Senin (2/7), selain PLTU Punagaya dan PLTU Independent Power Producer Jeneponto Ekspansi.

Selain itu, juga ada tiga pembangkit yang dimulai pembangunannya, yaitu PLTU Sulsel Barru 2, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Luwuk, dan PLTB Tolo di Jeneponto.

Seluruh proyek nantinya akan memiliki kapasitas total 757 megawatt dengan nilai investasi lebih dari US$1,168 miliar dan diklaim menyerap tenaga kerja hingga 4.480 orang sejak tahap konstruksi hingga operasional.

Foto-foto Presiden Jokowi saat meresmikan PLTB tersebut pun menjadi viral. Di Facebook, unggahan tersebut dibagikan hampir 6.000 kali dan mendapat 51.000 lebih reaksi. Di Twitter, unggahan serupa juga disukai lebih dari 11.000 kali dan dibagikan lebih dari 4.000 kali. Begitu pula di Instagram Presiden Jokowi, unggahan di Sidrap tersebut disukai hampir 400.000 kali.

Spredfast pun mencatat adanya peningkatan hampir 600% dalam penggunaan 'Sidrap' atau Sidenreng Rappang dalam lebih dari 13.000 cuitan sejak Senin (2/7) sampai Selasa (3/7) siang.

Dalam unggahan lanjutannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa, "Selain tenaga angin, Indonesia kaya akan energi terbarukan lain seperti panas bumi, energi matahari, biomassa hingga air."

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional, bauran energi terbarukan ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025, namun saat ini saat ini porsi energi terbarukan baru mencapai tujuh sampai delapan persen.

Target 23% itu ditetapkan setelah Indonesia menyampaikan komitmennya dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030.

Bagi juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Didit Haryo Wicaksono, selesainya pembangunan PLTB Sidrap adalah "inisitiatif untuk mulai beralih ke energi terbarukan, meski belum cukup jika hanya mengandalkan PLTB Sidrap."

Namun, menurutnya, pemerintah bisa lebih progresif dalam menggali potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia.

"Sebenarnya jika dibandingkan dengan target (penggunaan energi terbarukan) 2025 saja, kita benar-benar harus berlari kencang. Saat ini, dari target 1,8GW potensi energi bayu, yang baru terpasang adalah 2,5MW," kata Didit.

Sulit mengejar ketinggalan energi terbarukan

Dan pengejaran ketertinggalan itu, menurutnya, akan sulit dilakukan.

Alasannya, ada sekitar 45 rencana pembangunan PLTB di Indonesia, salah satunya di Samas, Yogyakarta, yang gagal dilakukan karena "tidak ada investor yang cukup berani karena pemerintah menerapkan kebijakan baru."

Pengusaha energi terbarukan, menurut Didit, masih banyak yang keberatan dengan skema BOOT atau build, own, operate, dan transfer yang diberlakukan pemerintah sesuai Permen ESDM No.50 Tahun 2017 dan Permen ESDM No.10 Tahun 2017.

Dalam kebijakan itu, pengusaha energi terbarukan akan membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit listrik energi terbarukan yang kemudian nantinya kepemilikannya akan dialihkan dari pengusaha swasta pada pemerintah lewat PLN setelah dioperasikan dalam jangka waktu 30 tahun.

"Ini yang jadi kendala bagi investor untuk menyepakati skema ini, karena ini akan merugikan mereka, apalagi di sektor energi terbarukan. Energi terbarukan kan berkelanjutan, yang diharapkan pengusaha PLTB sebenarnya mereka tetap akan ada perjanjian jual beli, tidak 30 tahun selesai perjanjian, lalu jadi milik pemerintah," kata Didit.

Pada Desember 2017 lalu, Asosiasi pengusaha energi baru dan terbarukan telah bertemu dengan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan keluhan tentang skema BOOT tersebut.

Saat itu, kepada media, Ketua Asosiasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Riza Husni di Istana Wakil Presiden di Jakarta mengatakan, "Soal Boot. Kita bangun di atas tanah, tarif enggak disubsidi, bunga komersil, kenapa 20 tahun lagi harus diserahkan kepada pemerintah, dan ada satu lagi tambahan, pajak hibahnya dari pengusaha, itu kan enggak masuk akal."

Pengusaha juga mengeluhkan bahwa nantinya setelah diserahkan, PLTB tersebut bisa dibeli dengan harga yang tidak ditentukan sebelumnya.

Skema perjanjian untuk PLTB Sidrap ternyata sudah ditandatangani pada 2015, lebih dulu sebelum keluarnya Permen yang mengatur soal skema BOOT.

"Jadi sebenarnya pemerintah saat ini tidak cukup serius untuk menggarap proyek-proyek PLTB yang sebenarnya punya kans yang sangat luar biasa, karena malah terhambat dengan skema BOOT," kata Didit.

Dia membandingkannya dengan Cina dan India, yang masing-masing mendapat listrik 180GW dan 32 GW dari tenaga bayu.

Dan Indonesia, dengan potensi 1,6GW listrik dari angin, dikhawatirkan oleh Didit tidak akan mencapai target tersebut karena "skema pendanaan yang ditawarkan pemerintah membuat investor menjauh."