Fahri Hamzah Ungkap Masalah Dalam Internal PKS, Salah Satunya Pecat Anggota Cuma Lewat SMS/WhatsApp

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kembali mengungkit partai pendahulunya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lewat akun twitternya, @Fahrihamzah; pada Jmuat (15/11/2019), Fahri Hamzah buka-bukaan beragam masalah yang ada di dalam internal PKS.

Beragam masalah yang terjadi katanya menyimpan kontradiksi dalam internal PKS.

Namun, mantan Ketua DPR itu tidak ingin mengulas secara rinci masalah yang terjadi.

Fahri hanya membuktikan adanya masalah dalam internal PKS lewat perkara yang mengaitkan dirinya dengan PKS.

• Dibentuk Partai Gelora, Fahri Hamzah Buat Sajak Soal Kelahiran dan Kematian

• PKS Munculkan Dua Alternatif Cawagub DKI, Adhyaksa Dault dan Nurmansjah Lubis

• Gus Miftah Harus Berhenti Berdakwah Demi Mendampingi Istri yang Sedang Sakit

"PKS itu... menyimpan kontradiksi yang banyak sekali... tetapi kader dilarang membahas kontradiksi itu... sampai fiksi nampak rasional dan bahkan yang salah menjadi benar... satu2nya yg bisa membuatnya sadar hanyalah keputusan pengadilan yg tak mau dilaksanakan sukarela," tulis Fahri menyindir.

Melakukan perbuatan melawan hukum lalu digugat dan kalah di pengadilan pada semua tingkatan hingga inkracht di Mahkamah Agung (MA) disebut Fahri merupakan realitas yang harus diterima petinggi PKS.

Realitas yang menurutnya dapat menyadarkan fiksi yang selama ini dikembangkan PKS.

"Saya katakan ini bukan semata karena saya korban, tapi banyak yg diam," ungkap Fahri.

Lebih lanjutu diungkapkannya, partai politik seperti PKS harus terus bisa dipaksa untuk melakukan hal yang benar di depan bangsan, hukum, pemerintahan dan etika.

Sebab mereka menurutnya adalah lembaga yang memaksa rakyat untuk percaya bahwa parpol akan memikul amanah bangsa.

"Bahaya jika tidak amanah," imbuhnya.

Namun, Fahri kembali mempertanyakan soal status PKS yang terhukum atas kasus pemecatan dan pencemaran nama baik dengannya.

Kesalahan PKS pun diganjar dengan denda hingga sebesar Rp 30 miliar yang ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada awal tahun 2019 lalu.

"Bagaimana sebuah partai politik yg dihukum karena melakukan berbagai pelanggaran hukum dan HAM, dapat merasa tidak ada yg salah dan semuanya baik2 saja?," ungkap Fahri.

"Sementara korban yg dianiaya didiamkan saja seperti tidak punya hak yg harus dijaga? Apakah negara bisa aman di tangan mereka?," jelasnya.

Pimpinan PKS menurutnya boleh saja memutar cerita kegagalan yang dikisahkan sebagai sukses.

Partai katanya boleh saja disampaikan terpecah, provinsi yang sebelumnya dalam kendali terlepas, seperti Jawa Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara dan lainnya.

Selain itu, amanat kader untuk mengusung Ketua Majelis Syuro‎, ‎Salim Segaf Al-Jufri sebagai Wakil Presiden dalam ijtima ulama pertama gagal.

• Deretan Mantan PKS yang Tersisih dari Anis Matta Sampai Fahri Hamzah Gabung Partai Gelora

Posisi PKS merosot hingga menempati urutan tujuh hingga banyak jabatan yang terlepas dari PKS, seperti pimpinan DPR dan lainnya.

"Tapi PKS tidak boleh dibiarkan menganggap peristiwa hukum negara adalah fiksi yang boleh diabaikan. Sebab dari begitu banyak pelanggaran yang dilakukan secara massif kepada banyak orang, saya ingin keputusan inkracht Mahkamah AGUNG tentang saya menjadi monumen keadilan," ungkap Fahri Hamzah.

"Partai ini didirikan oleh para pendirinya dengan prinsip keadilan sebagai cermin sifat dan hukum Allah SWT yang menjaga alam semesta dalam keadilan dan keseimbangan. PKS harusnya sensitif dengan kezaliman. Tapi apa daya diskusi memang tidak dibolehkan, mencari keadilan dilarang," tambahnya.

Dipecat Sepihak

Dalam kicauan panjangnya, Fahri Hamzah mengaku telah menyimpan daftar mantan kader PKS yang dipecat secara sepihak.

Mereka diungkapkan Fahri dipecat tanpa peringatan dan tidak terhormat.

Pemecatan dilakukan hanya melalui pesan singkat, seperti SMS ataupun whatsapp.

menguatkan pemecatan, drama pun digulirkan. Antara kader katanya dilarang untuk saling berhubungan dengan komunikasi yang dibatasi.

"Saya menyimpan daftar orang-orang yang dipecat secara sepihak tanpa surat, caranya? Tiba-tiba tidak lagi diundang rapat, tiba-tiba Keanggotaanya dicabut dan diturunkan hanya melalui SMS dan Whatshapp, atau tiba-tiba para kadernya tidak boleh lagi berhubungan dan berkomunikasi," ungkap Fahri Hamzah.

Kejadian seperti itu katanya tidak boleh ada dalam Partai politik manapun.

Absolutisme dalam tubuh Parpol ditegaskannya berakibat berkembangnya kultur dan feodalisme membuat orang tidak berani berbeda pendapat apalagi dengan pimpinan.

"Tapi, bangsa ini tidak boleh membiarkan kejadian ini pindah ke ruang negara," Imbuhnya.

"Kisah saya dengan PKS akan saya jadikan monumen modernisasi partai politik di masa depan. Dan akan saya katakan terus dan tak akan saya hentikan. Sebab modernisasi partai politik adalah syarat bagi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan bangsa di manapun. Itu harus diperjuangkan," ungkap Fahri.

"Semoga ke depan, partai politik khususnya PKS berbenah. Kompetisi ini harus dimaknakan untuk kebaikan, demi sebuah bangsa dlm penantian. Sebuah bangsa yg rakyatnya ingin segera beradab dalam kemajuan dan maju dalam peradaban yg mulia. Sebagaimana cita2 pendiri bangsa. Semoga," tulisnya diakhir kicauan. (*)