Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Tonggak sejarah lahirnya satuan polisi wanita atau polwan pada 1 September 1948 adalah di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Keputusan ini membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah perempuan di dunia kepolisian Indonesia, Sabtu (2/9/23).
Diketahui, sebelum tahun 1948, perempuan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan kepolisian atau bahkan menjadi anggota polisi. Namun, peristiwa penting ini membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk terlibat dalam dunia kepolisian dan memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dilansir dari Tempo, terbentuknya Polwan pada 1948 adalah hasil dari inisiatif organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukittinggi. Mereka mengusulkan kepada pemerintah agar perempuan dapat ikut serta dalam pendidikan kepolisian. Latar belakang dari usulan ini adalah kondisi saat itu, di mana Indonesia sedang menghadapi Agresi Militer Belanda II.
Salah satu permasalahan yang muncul adalah kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengungsi perempuan. Polisi laki-laki mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap perempuan, sehingga organisasi wanita merasa perlu ada peran perempuan dalam kepolisian.
Kemudian pada 1 September 1948, Cabang Djawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang bermarkas di Bukittinggi memberikan kesempatan untuk mendidik 6 Siswi pertama menjadi polisi.
Baca Juga: HUT ke-75 Polwan, Polisi Wanita di Majalengka Bagikan 10.000 Liter Air Bersih
Menurut Museum Polri, 6 siswi pertama yang mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama dengan 44 siswa laki-laki adalah Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Loekman, Dahniar Sukotjo, Djasmainar, dan Rosnalia Taher. Sejak saat itu, 1 September diperingati sebagai Hari Polwan.
Namun, pendidikan di Bukittinggi terhenti pada 19 Desember 1948 karena peristiwa Agresi Militer Belanda II. Barulah pada 19 Juli 1950, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, keenam calon inspektur polisi wanita kembali dilatih di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sukabumi.
Kemudian mereka belajar berbagai ilmu, termasuk ilmu kemasyarakatan, pendidikan, ilmu jiwa, pedagogi, sosiologi, psikologi, dan pelatihan bela diri.
Pada 1 Mei 1951, keenam calon inspektur polisi wanita tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan mereka dan mulai bertugas di Djawatan Kepolisian Negara dan Komisariat Polisi Jakarta Raya.
Sejak saat itu Polwan terus berkembang dan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Mereka juga terlibat dalam menangani masalah-masalah sosial, seperti kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak-anak, serta perdagangan perempuan dan anak-anak.
Perjalanan panjang Polwan sejak 1948 hingga saat ini mencerminkan kontribusi penting perempuan dalam dunia kepolisian Indonesia. Mereka telah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang tak kalah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak warga negara.
(fa/pr/nm)
