KRAKSAAN, Radar Bromo- Penanganan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif (napza) menjadi atensi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo. Evaluasi dan perencanaan terus dilakukan untuk menanggulanginya.
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Dinkes Kabupaten Probolinggo Restie Sudjarwo mengatakan, secara khusus kebijakan dan strategi tata laksana kegawatdaruratan psikiatrik beserta pelaporannya, manajemen kefarmasian pelayanan pasien gangguan jiwa perlu dilakukan sebaik mungkin. Begitu juga menyampaikan kebijakan, tata laksana, strategi surveilans kesehatan jiwa dan Napza.
“Kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga, menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya," ucapnya.
Kesehatan dan kesejahteraan jiwa merupakan hal penting untuk diperhatikan dan diupayakan oleh berbagai pihak. Terutama para tenaga profesional di bidang kesehatan kota hingga tingkat puskesmas.
Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan bagi pasien jiwa di puskesmas, maka pelayanan kesehatan jiwa yang menyeluruh menjadi salah satu syarat untuk menjamin tercapainya kebutuhan pasien gangguan jiwa.
Keberhasilan pelayanan terhadap pasien dengan gangguan jiwa sangat ditentukan oleh pendamping terhadap pasien, keluarga, masyarakat, dan lintas sektor terkait. Yakni, melalui kegiatan kunjungan rumah dan edukasi terhadap keluarga.
“Mengunjungi tempat tinggal pasien jiwa dan bertemu dengan keluarga untuk mendapatkan berbagai informasi penting, diperlukan dalam rangka membantu pasien dalam proses penyembuhan,” jelasnya.
Selain itu, juga melakukan penyuluhan dan edukasi kesehatan. Baik fisik, mental, maupun sosial kepada keluarga berkenaan dengan kebutuhan pasien selama menjalani perawatan kesehatan dan dukungan keluarga dalam pengobatan pasien.
Kunjungan rumah menjadi alternatif yang baik untuk dilakukan sebagai salah satu upaya membantu proses perubahan respons yang lebih adaptif. “Pelaksana program jiwa dalam kunjungan lapangan maupun dalam pelaporan, maka dilaksanakanlah pertemuan koordinasi pengelola program kesehatan jiwa dan Napza,” ujarnya. (ar/rud)
