Jembatan Kelok Sembilan Hasil Lobi di Meja Makan

SARILAMAK – Jembatan Kelok Sembilan, Limapuluh Kota, Sumatera Barat, tidak saja memperlancar akses Sumbar-Riau atau sebaliknya, tapi juga menjadi objek wisata yang diincar. Karya anak bangsa yang fundamental ini benar-benar menjadi magnet bagi Sumatera Barat.

Jembatan tersebut mulai direncanakan pada 2001 oleh Ditjen Bina Marga didukung konsultan PT Virama Karya dengan arahan Dr. Ir. Muztasir (kala itu menjabat Kasubdit Jembatan). Diusulkan Kepala Dinas Prasarana Jalan Sumbar Hediyanto W. Husaini kepada pemerintah pusat. Sebab, jalur tersebut makin lama makin padat.

Dari catatan Kementerian Pekerjaan Umum pada 2000, lalu lintas kendaran antara Sumbar-Riau sudah mencapai antara 9.000- 11.000 kendaraan per hari dengan mengangkut sekira 15,8 juta orang dan sekira 28,5 juta ton barang setiap tahunnya.

Karena penyempitan di Kelok Sembilan, perjalanan dari Bukittinggi menuju Pekanbaru yang mestinya dapat ditempuh dalam waktu 4 jam, harus ditempuh 5-6 jam.

Kemudian pada 2002 dilakukan perhitungan second opinion yang dilaksanakan Independent Professional Checker oleh LAPI ITB dipimpin Dr. Ir. Jodi Firmansyah. Prosedur ini bertujuan menghitung ulang dengan pendekatan yang berbeda, guna memastikan tidak ada kesalahan perhitungan struktur bangunan.

Pembangunan jalan layang Kelok Sembilan mulai dikerjakan pada November 2003 setelah memperoleh persetujuan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Agustus 2003. Menggunakan APBN Rp10,345 miliar.

Pembangunan ini kian mengkristal ketika Presiden Megawati berkunjung ke Sumbar saat pengukuhan suaminya, (alm) Taufiq Kiemas sebagai Datuak Basa Batuah, Desember 2003. Sebelum dikukuhkan di Istana Kerajaan Pagaruyuang, Tanah Datar, saat jamuan makan di gubernuran, pembangunan jembatan ini menguat kencang.

Lobi di meja makan

Saat jamuan makan itu, wartawan senior yang urang awak Karni Ilyas (KI) duduk semeja dengan (alm) Taufik Kiemas (TK), (alm) Gubernur Zainal Bakar dan Menteri Kimpraswil Sunarno. Di meja itu, KI nyelutuk agar TK membuat monumen di Sumbar dengan cara membuat jalan langsung dari Riau ke Bukittinggi dengan memotong Kelok Sembilan.

TK yang happy saat itu (karena diusulkan Karni jadi Datuk di Minang karena ibu TK asli Minang) langsung sepakat dan minta Menteri Kimpraswil melaksanakan. Menteri Kimpraswil Sunarno pun �makin melangkah mantap untuk merealisasikannya. Ia mencatat permintaan TK dan mengangguk pada KI. “Begitulah riwayatnya,” kata KI.

Pengalokasian APBN ditingkatkan untuk pembangunan jembatan kelok sembilan. Pada 2004 dialokasikan Rp13,920 miliar lalu Rp10,725 miliar (2005), Rp30 miliar (2006) dan Rp15 miliar (2007). Pada perubahan APBN 2007 hingga 2009 dialokasikan Rp173 miliar.

Boleh dikatakan hampir tujuh tahun lamanya sejak 2003 hingga 2009 dana APBN yang mengalir ke sana totalnya mencapai Rp253 miliar lebih. Meski tiap tahun ada dianggarkan, tapi jumlah tidak banyak dibanding kebutuhan sehingga dalam pembangunannya tersendat-sendat pula.

Padahal biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan mencapai Rp602,55 miliar. Jembatan memiliki konsep pembangunan “Nature and Engineering in Harmony”.

Gubernur Gamawan Fauzi bersama Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Dody Ruswandi juga terus meminta ke pusat agar pendanaan dilanjutkan lebih besar lagi porsinya.

Permintaan itu direspons Komisi V DPR yang dipimpin Mulyadi saat berkunjung ke jembatan Kelok Sembilan tersebut, sekira Mei 2010.

Wakil Ketua Komisi V DPR ini, pun merasa heran, hampir tujuh tahun dibangun belum juga beres. Selidik punya selidik, dana yang dialokasikan hanya ala kadarnya.

Oleh karena itu, mulai perubahan APBN 2010 hingga 2013, dana APBN didrop cukup besar. Mulyadi sebagai pimpinan komisi tentu punya andil besar mengarahkan dana APBN untuk jembatan itu.

Dia ingin jembatan kebanggaan Sumbar itu cepat tuntas karena kehadirannya mendorong percepatan ekonomi di Sumbar, khususnya Limapuluh Kota dan Payakumbuh. “Tidak hanya menjadi kebanggaan Sumbar, tapi juga kebanggaan Indonesia,” katanya.

Apalagi di Komisi V DPR yang salah satu mitra kerjanya, Kementerian Pekerjaan Umum, duduk juga wakil rakyat asal Sumbar lainnya, Epyardi Asda. Rang Singkarak ini mendorong sekuat tenaga, agar jembatan kelok sembilan cepat tuntas.

“Pada 2011 sekira Rp100 miliar, 2012 Rp200 miliar. Di 2013 dialokasikan lagi Rp50 miliar guna pembiayaan review design pondasi jalan untuk penyesuaian konstruksi ramah gempa dan percepatan pengerjaan ruas jalan penghubung dan satu unit jembatan,” terang Hediyanto (ketika menjabat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kemen PU) ketika mendampingi rombongan Komisi V DPR ke sana.

Pada 31 Oktober 2013, pemakaian Kelok Sambilan pun diresmikan Presiden Republik Indonesia kala itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY tercengang di Kelok Sembilan.