Hasil perolehan suara versi hitung cepat Pemilu 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sama-sama mengejutkan. Meski kemungkinan akan berubah, tapi posisi suara sulit berubah pada hasil hitungan nyata, karena dalam sejarahnya di Indonesia penghitungan cepat dalam pemilu tidak pernah meleset.
PKS yang selama ini diprediksi tidak akan lolos ke Senayan ternyata berhasil memperoleh angka 8,56 persen, lebih tinggi dari perolehan suara pada Pemilu 2014, yaitu 6,79. Sedangkan PSI yang dianggap partai kaum milenial, terbuka, dan progresif sehingga diprediksi akan memperoleh suara signifikan, ternyata "keok" dan tidak bisa mengantarkan calegnya ke Senayan karena hanya mendapatkan suara 2,03 persen (Data QC Litbang Kompas, 18/4).
PKS dan PSI selama ini dilihat sebagai partai politik yang berkontestasi yang berada di dua titik diametral yang bertentangan, baik secara ideologi, arus politik, maupun dukungan terhadap capres-cawapres. Pada masa kampanye, PSI menunjukkan wajah progresifnya, sedangkan PKS menunjukkan konservatismenya. PSI, misalnya, secara tegas menyatakan anti poligami, dan PKS mendukung poligami. Namun demikian, PSI terlihat sangat hati-hati dalam menyikapi isu LGBT. Sedangkan PKS sejak awal sudah sangat keras terhadap isu tersebut.
Di sisi lain, PSI juga diisi oleh anak-anak muda kaum milenial yang tidak hanya berpikiran progresif, melainkan juga segar, cerdas, peduli, dan bersih. Sementara itu, dalam banyak pemberitaan PKS tampil dengan wajah bopeng dengan beberapa kasus, seperti korupsi, salah satu calegnya yang ketahuan selingkuh, mencabuli anak kandungnya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mengapa perolehan suara PKS melesat, sementara PSI jeblok?
Berkah "Kebisingan"
Basis massa PKS adalah orang-orang yang militan. Kader-kadernya memang dididik dengan sistem kaderisasi yang betul-betul membangun militansi. Militansi mereka ini bertambah dengan kepakan sayap kupu-kupu isu SARA sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 silam hingga Pemilu 2019. Polarisasi yang padat dan keras pada menjelang pilpres antara "cebong" dan "kampret" juga memberikan berkah yang signifikan dalam menambah perolehan suara PKS. Massa PKS yang sebelumnya militansinya mulai redup, berkobar kembali dengan adanya polarisasi dan kepakan sayap isu SARA itu.
Di samping itu, kader PKS dalam setiap kampanye pasangan Prabowo-Sandi selalu dengan cerdas di depan membuat impresi meyakinkan dan mencuri perhatian massa. Isu-isu populisme Islam dan persatuan umat Islam dalam menghadapi ancaman-ancaman eksternal selalu dijadikan senjata untuk mengkonsolidasi massanya.
Dengan pengalaman dalam kontestasi politik sejak sebelum era Reformasi, PKS sebenarnya sudah punya "rumah ideologi"-nya. Kegentingan atau lebih tepatnya "kebisingan" yang diakibatkan "air bah" isu SARA menjelang Pilpres 2019 ini membuat simpatisan PKS "pulang" ke rumah ideologi mereka. Kalangan islamis fundamentalis, Islam modernis, Islam kanan, dan Islam politik seperti HTI dan lain sebagainya tentu akan lari ke "rumah ideologi" PKS, karena PKS adalah partai yang setidaknya paling dekat secara ideologi dengan mereka dibandingkan dengan partai-partai lain.
Blunder Poligami
Sementara itu, PSI masih belum memiliki "rumah ideologi" yang "sedefinitif" PKS, selain memang usia dua partai politik ini terpaut jauh. PSI dapat dikatakan masih dalam pencarian bentuk. PSI juga adalah partai yang paling keras dan terbuka dalam mengritik pasangan Prabowo-Sandi, seperti ketika PSI hendak memberikan "Kebohongan Award" untuk Prabowo-Sandi. Karena itu, dapat dikatakan tidak mungkin ada simpatisan Prabowo-Sandi yang akan menaruh simpati ke PSI.
Selain itu, PSI begitu ekspresif dalam mengungkapkan pikiran-pikiran progresif bahkan "genit"-nya. Sebagai partai kumpulan anak muda, kampanye yang disajikan PSI sangat kompatibel dengan semua platform media sosial yang merupakan "tempat nongkrong" kaum milenial. Sehingga, apapun yang disampaikan akan sangat cepat tersiar dan viral.
Salah satu pikiran genit PSI yang di-endors secara masif sehingga viral adalah kampanye antipoligami. Mungkin ini dilakukan PSI untuk menarik simpati kaum ibu atau emak-emak yang terkenal militan dalam mengkampanyekan entitas atau arus politik yang diikutinya. Selama ini, isu anti poligami selalu disandingkan dengan narasi keberpihakan kepada kaum perempuan. Sebab, dalam poligami perempuan selalu yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis.
Namun demikian, standing position antipoligami PSI ini menjadi blunder dan kontraproduktif bagi upaya perluasan simpati terhadap PSI manakala isu poligami dikatakan sebagai bagian dari syariat Islam, atau paling tidak, diizinkan oleh syariat Islam. Melarang sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam sama dengan menyalahi bahkan menentang syariat Islam. Dan narasi inilah yang selalu didengungkan oleh musuh-musuh politik PSI.
Hasilnya bisa dibilang efektif: banyak beredar persepsi bahwa PSI adalah partai politik anti syariat Islam, lebih-lebih ketika ditambah fakta PSI secara tegas dan terbuka menentang pemberlakuan perda syariah. Inilah yang membuat PSI tidak berhasil mencuri simpati dari pemilih dalam koalisi kubu Jokowi-Ma'ruf dan muslim pada umumnya.
Fathor Rahman Jm dosen Sosiologi Politik Fakultas Syariah IAIN Jember
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
