Kemenhub mengungkap jumlah kerugian ekonomi akibat kemacetan Jakarta. Kemenhub mengatakan total kerugian ekonomi mencapai Rp 65 triliun akibat macet.
"Terkait dengan kerugian memang banyak faktor, misalnya sparepart-nya, bahan bakar yang dibeli berapa. Lalu waktu tunggunya berapa itu yang diperhitungkan ya terkait analisis yang akhirnya muncul tadi Rp 65 triliun," kata Kasubdit Angkutan Perkotaan, Dirjen Perhubungan Darat, Tonny Agus Setiono kepada wartawan di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023).
"Kemudian apakah ada hal-hal lain yang akhirnya mempengaruhi kerugian ekonomi. Ada faktor-faktor dan itu nggak bisa saya detailkan, itu ada di DKI," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tonny mengatakan kemacetan membuat bahan bakar menjadi habis. Dia pun menceritakan saat naik taksi ke Gambir terkena macet dan membuat ongkos bengkak.
"Kalau saya tadi melihat ada kemacetan ya, kalau kemacetan berarti ada bahan bakar yang hilang. Kemudian biaya, kemarin Senin dari Gambir naik taksi bisanya dari Gambir ke kantor Rp 18 ribu nggak sampe Rp 20 ribu. Begitu macet membengkak sampai Rp 30 ribu," ujarnya.
Menurutnya, hal itu juga jadi pemicu biaya ongkos menjadi bertambah. Dia menilai hal itu juga menjadi pemicu kerugian ekonomi akibat kemacetan yang mencapai puluhan triliun.
"Itu berarti kan biaya saya bertambah karena macet. Jika itu dijumlah bukan cuma saya itu berapa kerugiannya kalau macet, nah munculnya angka 60 triliun itu. Itu penjumlahan dari seluruh masyarakat yang merasakan macet," ungkapnya.
Tonny menuturkan BBM boros karena macet menjadi suatu hal yang wajar. Sebab, saat mengalami kemacetan, penggunaan BBM juga akan terus aktif.
"BBM boros ya wajar ya, karena penggunaan kalau kita macet makan penggunaan BBM semakin banyak. Kita berhenti di satu titik dengan kita bergerak kan beda penggunaan BBM-nya. Kalau berhenti lama berarti kan BBM tetap jalan, pakai AC tuh jalan terus biayanya. Itu kerugian BBM akibat kemacetan," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan BPTJ Ghoefron Koerniawan mengatakan kemacetan membuat bahan bakar terbuang. Emisi yang terbuang itu mengganggu kesehatan hingga menyebabkan kerugian pada komponen-komponen lain.
"Memang dari kemacetan banyak bahan bakar terbuang tapi dia tidak menghasilkan perjalanan, artinya terganggu di situ. Kemudian Banyak emisi yang keluar di mana-mana, kemudian menyebabkan orang sakit, biaya perawatan," kata Ghoefron.
"Dan sebagaimana termasuk konsekuensi perawatan kendaraan yang seharusnya belum masuk bengkel tapi karena kemacetan perlu ada komponen yang harus dicek dan diperbaiki," lanjutnya.
Dia mengatakan biaya-biaya pada faktor tersebut dikumulatifkan sehingga bisa menghasilkan angka Rp 65 triliun. Meskipun tak semua dapat dihitung, namun konsultan dan sejumlah lembaga telah menghitung dalam cakupan wilayah Jabodetabek per tahunnya membuat uang negara hilang Rp 65 triliun akibat kemacetan.
"Pengeluaran biaya-biaya tadi dikumulatifkan, meskipun ada biaya-biaya yang tidak bisa dihitung misalnya yang meninggal dan lain-lain. Itu ada yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Tetapi yang bisa dihitung, konsultan dan sejumlah lembaga sudah menghitung se-Jabodetabek itu per tahun Rp 65 triliun uang hilang yang terbakar akibat macet itu. Jadi kecelakaan, biaya rumah sakit, perawatan kendaraan, jadi sebesar itu," ungkapnya.
Hal itu, kata Ghoefron, membuat pemerintah gencar membangun public transport untuk mengurangi kemacetan. Serta dapat mengurangi jumlah emisi yang terbuang agar bisa menghemat untuk membangun yang lebih baik dan alokasi yang bermanfaat buat masyarakat.
"Sehingga pemerintah concern membangun public transport yang baik, sehingga tadi kemacetan berkurang kemudian emisi juga berkurang dan efek-efek berikutnya itu yang bisa kita hemat untuk membangun yang lebih baik dan alokasi yang bermanfaat buat masyarakat," ujarnya.
Lihat juga Video 'Jakarta Macet, Jokowi: Terlambat 30 Tahun Bangun Transportasi Publik':
