TNI AL Bakal Beli Drone hingga Sniper Modern untuk Marinir

TNI AL Bakal Beli Drone hingga Sniper Modern untuk Marinir

Brigitta Belia - detikNews
Senin, 16 Jan 2023 10:36 WIB
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali
KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (Foto: Brigitta Belia/detikcom)
Jakarta -

TNI Angkatan Laut berencana menambah alutsista modern seperti pesawat tanpa awak atau drone dan senjata sniper. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan akan menggunakan produk dalam negeri terkait peralatan tersebut.

"Untuk senjata sniper memang kita sedang memilih mana yang terbaik diantara yang sudah ditawarkan kepada kita dan kita tetap mengutamakan produk dalam negeri. Namun apabila ada hal-hal yang spesifik terkait dengan peralatan, maka bisa saja kita membeli dari luar negeri. Namun tetap yang didahulukan adalah yang di dalam negeri," kata Ali pada wartawan di di Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara pada Senin (16/1/2023).

Begitu pula drone, Ali mengatakan akan akan membeli drone produk dalam negeri. Pihaknya juga berencana untuk memproduksi sendiri drone TNI AL.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beberapa industri pertahanan dalam negeri sudah ada yang bisa membuat drone, namun nanti kita lihat kecanggihannya dan kita bandingkan. Apabila nanti yang dari luar negeri bisa kita beli, tapi itu akan dilaksanakan transfer of teknologi dan transfer of Knowledge, jadi kita mungkin akan bangun di sini sehingga kita bisa belajar untuk produksi dalam negeri," tuturnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ada 41 kapal tempur AL yang akan diremajakan. Peremajaan kapal dilakukan terhadap kapal-kapal yang sudah tua.

ADVERTISEMENT

"Terkait peremajaan atau istilah kita refurbishment, kapal-kapal perang kita terutama yang sudah tua akan ada peremajaan, dan sebagian mungkin mid-life modernization. Itu dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan oleh Kementerian Pertahanan adalah 41 kapal," ungkapnya.

Namun kita akan prioritaskan pada kapal-kapal yang sudah sangat tua dan sudah memang harus diperbaiki, itu yang didahulukan. Mungkin ada 8 dulu. Dan kita juga menyesuaikan dengan galangan-galangan kapal yang ada di Indonesia baik galangan BUMN maupun galangan-galangan kapal swasta," pungkasnya.

(yld/yld)