Pemerintah Akan Bantu Korban Merapi Non Pengungsi

Jakarta - Pemerintah akan memberikan bantuan pada korban erupsi Merapi yang tidak mengungsi karena tinggal di luar kawasan rawan bencana. Warga non pengungsi perlu dibantu karena mata pencaharian berhenti akibat letusan Gunung Merapi.

Menko Kesra Agung Laksono menjelaskan, pemberian bantuan akan diberikan dengan mempertajam program-program pemerintah yang sudah berjalan, seperti PKK atau raskin.

"Jangan sampai ada kelaparan," kata Agung saat Rakor Kesra di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2010).

Agung menjelaskan ada 4 kabupaten yang perlu mendapat bantuan yakni Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali. Pemberian bantuan pada korban merapi non pengungsi ini diprioritaskan pada warga yang tidak mampu dalam radius 20 Km.

"Mata pencarian mereka mandek akibat Merapi," ujar Agung.

Sesmenko Kesra Indroyono Susilo mengatakan beberapa program yang akan dipertajam adalah masalah kesehatan, pendidikan, dan pangan.

"Untuk kesehatan, baik itu pengungsi atau pun non pengungsi, jika sakit karena Merapi, biayanya akan ditanggung pemerintah," terang Indroyono yang memimpin rapat tingkat sekretaris kementerian itu.

Sedangkan untuk pendidikan, Indroyono menjelaskan semua anak di pengungsian atau non pengungsian harus tetap bersekolah. "Kalau sekolahnya hancur, pindah ke sekolah yang masih berjalan. Sekolah itu harus menerima, dan kita juga akan bantu peralatan sekolahnya," jelas Indroyono.

Menurut dia, penajaman program ini masih memiliki kendala. Harus ada aturan hukum yang membolehkan dana-dana yang tersisa diberikan pada korban non pengungsi. Karena, selama ini undang-undang dan peraturan pemerintah baru mengatur dana bantuan yang dikhususkan bagi para korban pengungsi.

"Nanti akan kita tanyakan dulu apakah boleh seperti ini. Misalnya ada sisa tiap program itu dikumpulkan untuk membantu Merapi. Lalu apa boleh beras Raskin diserahkan pada non pengungsi. Takutnya kita berikan, besok KPK turun," papar dia.
(rdf/aan)