Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum perlu dipersenjatai. Sebab, masalah yang mereka hadapi belum mendesak sehingga tidak perlu menggunakan senjata gas air mata maupun peluru hampa.
"Jangan dulu," ujar dia di Istana Wakil Presiden kemarin. Menteri berpendapat, bekal senjata bagi Satpol PP seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mungkin baru tepat dilakukan sepuluh tahun lagi. "Barangkali Satpol PP lebih profesional, pelatihan makin baik, dan masalah yang dihadapi makin berat," ujarnya.
Gamawan menjelaskan, peraturan pemerintah tersebut dilansir pada Januari lalu dan telah disusun sejak dulu dengan memperkirakan tantangan di masa depan. Peraturan itu lahir sebelum terjadi bentrokan berdarah antara Satpol PP dan warga Koja, Jakarta Utara, dalam kaitan dengan kasus makam Mbak Priok, April lalu. "Hanya komandan atau komandan peleton yang boleh membekali diri dengan senjata peluru hampa atau gas air mata," ia menegaskan.
Rencana pemberian senjata api bagi Satpol PP menuai kontroversi, meski payung hukum berupa peraturan pemerintah sudah membolehkan hal itu. Peraturan tersebut kemudian dijabarkan lewat dua peraturan Menteri Dalam Negeri, yang diteken Gamawan pada 25 Maret lalu. Sejumlah kalangan tegas menentang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Ketua DPR Marzuki Alie lebih setuju jika Satpol PP cukup diberi senjata yang tidak mematikan, seperti pentungan. Adapun anggota Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo, menyatakan penggunaan senjata api hanya bisa oleh aparat penegak hukum dan militer. "Satpol PP bukan termasuk aparat penegak hukum maupun militer," katanya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto juga sepakat bahwa Satpol PP tak perlu dilengkapi senjata api. Karena itu, ia meminta Menteri Dalam Negeri tidak memberlakukan aturan penggunaan senjata api oleh Satpol PP. "Lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," ujar Djoko kemarin. "Saran saya tidak perlu diberlakukan dulu."
Menurut dia, Satpol PP belum siap secara psikologis menggunakan senjata api. Dia mencontohkan, anggota TNI dan Polri pun butuh persiapan sebelum dipercaya memiliki senjata api. "Orang tidak boleh sembarangan memegang senjata," kata Djoko.
"Makin banyak orang yang memegang senjata, makin sulit dipertanggungjawabkan," Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Ito Sumardi menambahkan. Adapun pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani, khawatir, "Dengan senjata api di tangan, solusi persoalan dikhawatirkan malah lebih sering memicu kekerasan di lapangan."
Respons Satpol PP di daerah cukup beragam menyikapi rencana pemberian senjata api tersebut. Pimpinan Satpol PP Kota Bandung dan Cirebon (Jawa Barat) serta Banyuwangi (Jawa Timur) mengaku belum memerlukan senjata api. Sedangkan Satpol PP Kediri (Jawa Timur) justru sudah memiliki 36 senjata api sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 terbit.
l TIM TEMPO
Iklan
