6 Isi Tuntutan Reformasi 1998 di Indonesia dan Penjelasannya
6 Isi Tuntutan Reformasi 1998 di Indonesia dan Penjelasannya – Tahun 1998 menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi Indonesia karena era reformasi dimulai dengan berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto, presiden kedua Indonesia yang menjabat selama 32 tahun.
Dalam gerakan demonstrasi tersebut, mahasiswa menuntut sejumlah agenda reformasi. Tuntutan tersebut kemudian dikenal dengan istilah agenda reformasi 1998.
Lalu, apa saja sebenarnya isi tuntutan tersebut? Dalam artikel ini, Mamikos akan sajikan informasi lengkap mengenai 6 isi tuntutan reformasi di Indonesia dan penjelasannya.
Apa Itu Reformasi 1998?
Daftar Isi
Daftar Isi
Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja 6 isi tuntutan reformasi 1998 di Indonesia beserta penjelasannya, alangkah lebih baiknya untuk memahami terlebih dahulu apa itu reformasi 1998 dan latar belakangnya.
Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan kamu tentang sejarah-sejarah penting yang terjadi di Indonesia.
Lalu, apa sih reformasi 1998 itu? Berikut penjelasannya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata reformasi memiliki arti sebagai sebuah perubahan yang terjadi secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
Di Indonesia, era reformasi pernah terjadi pada tahun 1998 silam, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 saat periode kekuasaan presiden Soeharto resmi turun dan digantikan oleh presiden Indonesia yang baru yaitu B.J Habibie.
Era reformasi atau dapat disebut juga dengan istilah era pasca kepemimpinan Soeharto menjadi salah satu momentum paling bersejarah dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.
Era reformasi 1998 dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada saat itu.
Di mana sebelumnya pada tahun 1997, krisis ekonomi yang terjadi di negara tetangga yaitu Thailand perlahan-lahan mulai berdampak pada perekonomian di Indonesia.
Sehingga beragam permasalahan muncul mulai nilai tukar rupiah ke USD mulai merosot sampai sebanyak Rp15.000/dollar.
Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, pengangguran serta kemiskinan semakin merajalela, banyak bank yang bermasalah, hingga KKN yang terjadi di kalangan para pejabat pemerintah yang mengikis kepercayaan masyarakat.
Apa Saja 6 Isi Tuntutan Reformasi 1998 di Indonesia?
Seperti yang sudah Mamikos ungkap sebelumnya bahwa krisis ekonomi dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah membuat ribuan mahasiswa terjun ke lapangan.
Nah, adapun beberapa isi tuntutan yang dapat kamu ketahui adalah sebagai berikut:
6 Isi Tuntutan Reformasi 1998 di Indonesia Beserta Penjelasannya
1. Adili Soeharto dan Pengikutnya
Isi tuntutan reformasi 1998 di Indonesia yang pertama adalah adili Soeharto dan pengikutnya.
Selama masa kepemimpinan Soeharto, kondisi perekonomian yang terjadi di Indonesia sangat kacau balau, apalagi setelah mengalami krisis moneter pada tahun 1998.
Hal ini menyebabkan para mahasiswa ingin membuat sekaligus melakukan gerakan untuk menurunkan kekuasaan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden Indonesia yang telah menjabat selama 32 tahun.
Para mahasiswa meminta adanya sebuah reformasi pada sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu, salah satunya yaitu mengadili Soeharto dan para pengikutnya.
Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan mengingat praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sangat marak terjadi selama Soeharto menjabat sebagai presiden yang membuat Indonesia mengalami kerugian sangat besar.
2. Amandemen UUD 1945
Isi tuntutan reformasi 1998 di Indonesia yang kedua adalah amandemen atau perubahan UUD 1945.
Para mahasiswa menuntut adanya perubahan terhadap undang-undang dasar tersebut karena pada saat masa kepemimpinan Soeharto tidak ada hukum yang ditetapkan untuk mengatur batas sebuah jabatan presiden maupun menteri.
Karena tidak adanya peraturan tersebut dalam UUD 1945, menyebabkan Soeharto dapat menjabat sebagai presiden dengan waktu yang sangat panjang selama yang ia mau.
Akhirnya para mahasiswa menuntut adanya amandemen terkait UUD 1945 karena jika tidak dilakukan perubahan, besar kemungkinan presiden-presiden selanjutnya akan melakukan hal serupa seperti Soeharto.
3. Otonomi Daerah Seluas-luasnya
Isi tuntutan reformasi 1998 di Indonesia yang ketiga yaitu otonomi daerah seluas-luasnya.
Pada masa orde baru atau kepemimpinan Soeharto, pembangunan serta pengembangan daerah hanya terpusat di satu titik yaitu pulau jawa sehingga perkembangan-perkembangan di daerah lain tidak merata.
Para mahasiswa menuntut agar pemerintah melakukan pelebaran otonomi daerah sehingga semua wilayah yang ada di Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke dapat mengembangkan daerahnya masing-masing agar tidak tertinggal.
3. Hapus Dwifungsi ABRI
Isi reformasi 1998 di Indonesia yang keempat yaitu hapus dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
Hal ini dilakukan karena sebelum masa kepemimpinan Soeharto sebagai presiden Indonesia, sebelumnya ia menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Ketika ia terpilih menjadi presiden, ABRI kemudian memiliki dua fungsi atau dwifungsi yaitu untuk keamanan dan sosial politik.
Dalam kata lain, tugas ABRI tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia saja, melainkan ikut terlibat untuk memegang kekuasaan sekaligus mengatur negara.
Aturan dwifungsi melahirkan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia pada masa orde baru karena ABRI menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar namun tidak memihak masyarakat sipil.
Sehingga, pada tahun 1998 para mahasiswa dan masyarakat menuntut agar pemerintah menghapuskan aturan dwifungsi ABRI.
4. Hapus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Isi tuntutan reformasi 1998 di Indonesia yang kelima adalah hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal ini dikarenakan pada masa kepemimpinan Soeharto sebagai presiden Indonesia, praktik KKN sangat sering terjadi di tengah jabatan pemerintahan Indonesia.
5. Tegakkan Supremasi Hukum
Isi tuntutan reformasi 1998 yang terakhir yaitu tegakan supremasi hukum. Pada masa orde baru, hukum hanya tajam untuk masyarakat bawah, sedangkan para petinggi negara kebal dari hukum.
Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat karena para pejabat dapat berperilaku seenaknya sesuai dengan keinginan sendiri.
Itulah sebabnya para mahasiswa berdemo meminta tuntutan agar pemerintah menegakan supremasi hukum dengan tujuan penegakan hukum pada tingkat tertinggi sehingga dapat diterapkan secara lebih tegas tak memandang siapapun termasuk para elite negara.
Nah, itulah 6 isi tuntutan reformasi 1998 di Indonesia beserta penjelasannya.
Bagaimana, apakah informasi yang Mamikos berikan di atas dapat membantumu untuk mengetahui tuntutan-tuntutan yang diagendakan oleh ribuan mahasiswa pada saat itu?
Jika kamu tertarik untuk mengetahui informasi lainnya seputar sejarah Indonesia, kamu dapat mengunjungi blog kami Mamikos Info dan temukan beragam artikel bermanfaat yang dapat kamu baca.
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu: