Pengertian Masa Reformasi dan Daftar Presiden yang Memimpin

Masa reformasi merupakan salah satu fase yang dilewati pemerintah dan bangsa Indonesia untuk mencapai sistem yang lebih baik lagi.

Untuk mencapainya, masa reformasi dilalui dengan pembaharuan segala sistem dari berbagai aspek. Termasuk di di antaranya yaitu tata pemerintahan, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Kali ini, Katadata.co.id akan membahas lebih lanjut tentang apa itu pengertian masa reformasi dan presiden yang memimpin. Berikut penjelasannya.

Pengertian Masa Reformasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian masa reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.

Sementara itu, menurut Sedarmayanti di dalam buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja (2009), pengertian masa reformasi adalah sebagai proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, serta ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui rilisannya menerangkan bahwa masa reformasi dapat terjadi dengan berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi. Di antaranya yaitu ketika terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian masa reformasi adalah waktu dimana terjadi perubahan secara sistematis pada berbagai bidang untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Reformasi juga dapat disebabkan oleh penyelewengan fungsi negara.

Mengutip situs Kemdikbud, istilah reformasi biasa digunakan untuk menyebut kekuasaan setelah kejatuhan orde baru. Hingga sekarang, rezim pemerintah Indonesia masih di dalam masa reformasi.

Penyebab Reformasi

• Pemerintahan Terpusat

Penyebab reformasi yang paling utama adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan oleh praktik pemerintahan yang dianggap tidak ideal.

Salah satunya adalah sistem pemerintahan terpusat. Pemicu ini menyebabkan pembangunan yang tidak merata. Sementara itu, daerah-daerah tidak memiliki fungsi otonominya seperti sekarang.

Hal ini juga menyebabkan pengerukkan sumber daya alam berlebih dari daerah yang sudah maju dari daerah berkembang. Maka dari itu, sangat rawan terhadap ketimpangan pengembangan daerah di Indonesia.

• Krisis Moneter

Tak hanya itu, pada 1998, penyebab lain yang membuat masyarakat bergejolak adalah terjadinya krisis moneter. Sudah merambah sektor ekonomi, rakyat mendesak pemerintah untuk segera melakukan sesuatu agar tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Diketahui bahwa penyebab krisis moneter di Indonesia adalah hutang luar negeri. Hal tersebut menyebabkan rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika.

Ujung dari permasalahan tersebut yaitu naiknya kebutuhan pokok yang membuat masyarakat terhambat. Tak hanya itu, hutang luar negeri juga dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri.

• Praktik KKN

Termuat di dalam tuntutan reformasi 1998, masyarakat menekan rezim untuk memberantas praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Hal ini membuat simpati masyarakat menipis terhadap pemerintah.

Salah satu kasus KKN pada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berupa program pinjaman kepada bank lain. Diketahui bahwa hal ini dilaksanakan untuk menangani likuiditas saat krisis moneter 1998.

Program tersebut justru menurigat negara. Lantaran pihak BLBI memberikan Surat Keterangan Lunas sebelum bank-bank melunasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa saat itu, Indonesia rugi sekitar 3,7 triliun rupiah.

Tak hanya itu, pada masa orde baru juga rentan terhadap monopoli bisnis yang dilakukan oleh keluarga Soeharto yang biasa disebut ‘Keluarga Cendana.’

Diwartakan oleh Kompas, sejumlah aset yang dimiliki Keluarga Cendana ada yang disita oleh negara. Beberapa di antaranya yaitu Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Gedung Granadi, villa di Megamendung hingga sejumlah uang di rekening.

• Penyimpangan UUD 1945

Penyebab terjadinya reformasi juga disebabkan oleh penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 sebagai landasan dalam bernegara. Termasuk dalam melakukan demokrasi ekonomi yang tidak sesuai.

Alih-alih terlaksana sebagaimana seharusnya, monopoli di sektor ekonomi justru rentan terjadi. Hal ini merupakan peluang yang dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh serta membuka peluang untuk kapitalisme.