Begini 10 Penyebab Kemacetan di Jakarta

TAHUKAH Anda bahwa ada 10 penyebab atau permasalahan kemacetan di Jakarta. Ibu kota Republik Indonesia itu dinilai sudah keberatan memikul beban pertumbuhan kendaraan bermotor.

“Kemacetan menjadi masalah klasik terutama di kota-kota besar termasuk Jakarta,” ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, dalam pesan tertulisnya, Rabu, 13 April 2016.

Dia menegaskan, masalah kemacetan lalu lintas jalan sampai sekarang belum dapat terselesaikan dengan maksimal. Hal itu mengingat terdapat berbagai permasalahan di lalu lintas jalan itu sendiri.

Menurut dia, berbicara masalah lalu lintas dan angkutan jalan tidak sesederhana hanya berkisar pada pergerakan orang, barang, dan kendaraan dari satu titik ketitik lain dengan aman dan selamat. Tapi, juga mencakup dimensi yang lebih luas, yakni tentang urat nadi kehidupan, cermin budaya, dan modernitas.

Budiyanto berujar, masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan yang selama ini mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (kamseltibcar) lalu lintas, antara lain soal kemacetan perlu direduksi/ dikurangi. Tentu saja langkah itu diawali dengan cara mengidentifikasi permasalahan tersebut dan kemudian dicari jalan keluarnya.

Nah, kata Budiyanto, berikut ini 10 permasalahan/penyebab kemacetan:

1.Kebutuhan perjalanan perhari di DKI Jakarta sebanyak 20,7 Jt (56% menggunakan kendaraan bermotor (ranmor), 2% menggunakan kereta).

2.Pertumbuhan ranmor 11,26% per tahun, sedangkan insfratruktur jalan tumbuh 0,01% per tahun. Kondisi itu tidak sebanding.

3.Panjang jalan hanya 6,2% dari luas DKI Jakarta, padahal idealnya 15%.

4. Pembangunan dan revitalisasi jalan (MRT dan jembatan Semanggi ), terjadi botle neck, jalan bergelombang, dan kemiringan jalan berdampak pada waktu tempuh.

5. Side friction (hambatan samping), seperti pedagang kaki lima, menyeberang sembarang tempat, terobosan/akses ke jalan utama dan kinerja ATCS (APIL).

6.Rendahnya disiplin pengguna jalan.

7. Kualitas pelayanan dan integrasi jaringan serta terbatasnya angkutan umum yang memenuhi standard pelayanan minimal.

8. Angkutan barang perkotaan 90-95% tergantung pada transportatsi jalan raya dan bebas masuk kota. Lalu, loading – unloading di tengah perjalanan dan kecepatan rendah, serta tidak laik jalan.

9.Penegakan hukum belum mamsimal.

10. Sinergitas pemangku kepentingan belum maksimal dalam memerankan tupoksinya.

Menurut Budiyanto, Pola Transportasi Makro (PTM) yang meliputi pengembangan angkutan massal, peningkatan jaringan jalan, dan pembatasan lalu lintas, merupakan sistem yang dibangun Pemprov DKI Jakarta yang berkaitan dengan transportasi makro. “Program tersebut sudah berjalan, hanya mungkin perlu akselerasi yang seimbang, sehingga program-program konkret yang digulirkan berdampak maksimal kepada masalah kamseltibcar lalu lintas,” tukasnya.

Dia menegaskna, aspek solusi yang konkret adalah perlu adanya regulasi yang mengatur keseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dengan pembangunan infrastruktur. Lalu, ada kegiatan imbangan lainnya dari para pemangku kepentingan (stake holders) sesuai dengan tupoksinya. (edo rusyanto)