Beranda > Pertanyaan
Pertanyaan
politik dumping
Ilmu Kemasyarakatan | Berita dan Acara 17/03/11 Diposkan oleh Belum Ada Nama
Jawaban
1 dari 5
Pengertian Dumping

• Barang Dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengekspor

• Subsidi adalah :

a. Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir


b. Setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan

Ketentuan Umum

A. Bea Masuk Anti Dumping

Bea Masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Besarnya Bea Masuk Antidumping adalah setinggi-tingginya sama dengan margin dumping yaitu selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang dumping. Nilai normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis di pasar domestik negera pengekspor untuk tujuan konsumsi.

B. Bea masuk Imbalan

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang yang mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri Besarnya Bea Masuk Imbalan adalah setinggi-tingginya sama dengan subsidi neto

Subsidi neto adalah selisih antara subsidi dengan :

a. biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi, dan/atau

b. pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk pengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut

Dalam hal importasi barang yang bersangkutan dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan secara bersamaan, maka harus dikenakan salah satu yang tertinggi.

Komite anti Dumping

Untuk menangani masalah dumping dan imbalan, pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI) yang beranggotakan unsur Deperindag, Depkeu dan departemen atau lembaga non departemen terkait lainnya.

Komite tersebut bertugas :

1. melakukan penyelidikan terhadap Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi
2. mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi
3. mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan
5. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Tahap pertama dari proses Anti Dumping adalah penyelidikan oleh Komite Anti Dumping yang dilaksanakan oleh TIM OPERASIONAL ANTI DUMPING (TOAD) atas barang impor yang diduga sebagai barang Dumping dan/atau barang mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian. Bagi industri dalam negeri inisiatif untuk melakukan penyelidikan tersebut dapat dilakukan atas inisiatif dari komite sendiri atau karena permohonan industri dalam negeri.

Dalam hal adanya permohonan dari industri dalam negeri, komite harus memberikan keputusan menolak atau menerima dan memulai penyelidikan atas permohonan tersebut paling lama 30 hari sejak diterimanya permohonan tersebut. Keputusan diambil berdasarkan penelitian atas bukti yang diajukan dan dianggap memenuhi persyaratan.

Penyelidikan harus diakhiri dalam waktu 12 bulan sejak keputusan dimulainya penyelidikan, namun dalam hal tertentu dapat diperpanjang menjadi selama-lamanya 18 bulan.

Dalam hal terbukti adanya dumping, komite menyampaikan besarnya marjin dumping dan/atau subsidi netto dan mengusulkan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Menperindag memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalanyang besarnya sama dengan atau lebih kecil dari Marjin Dumping dan/atau Subsidi Netto.

Atas dasar keputusan Menperindag tersebut, Menteri Keuangan menetapkan besarnya Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan. Dalam hal tidak terbukti, komite menghentikan penyelidikan dan melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Bukti dan Tindakan

Dalam melaksanakan penyelidikan, TOAD memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai informasi yang diperlukan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan bukti-bukti secara tertulis. Khusus untuk eksportir atau produsen luar negeri, diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan komite dalam waktu maksimal 30 hari. Untuk kepentingan penelitian kebenaran informasi, komite dapat melakukan penyelidikan di luar negeri, sepanjang mendapat

Dasar Hukum

• UU No. 10 Tahun 1995 tentang KepabeananPeraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk

Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan

• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No: 430/MPP/Kep/9/1999 tentang Komite Antidumping Indonesia dan Tim Operasional Antidumping

• Surat Edaran Dirjen Bea dan No. SE-19/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping/Sementara

Menurut Robert Willig ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuaran pasar dan struktur pasar import, antara lain:

1. Market Expansion Dumping

Perusahaan pengeksport bisa meraih untung dengan menetapkan “mark-up” yang lebih rendah di pasar import karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.
2. Cyclical Dumping

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

3. State Trading Dumping

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi.
4. Strategic Dumping

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.
5. Predatory Dumping

Istilah predatory dumping dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.

Adapun Kriteria dumping yang dilarang oleh WTO adalah dumping oleh suatu negara yang:

1. Harus ada tindakan dumping yang LTFV (less than fair value)

2. Harus ada kerugian material di negara importir

3. Adanya hubungan sebab-akibat antara harga dumping dengan kerugian yang
terjadi. Seandainya terjadi dumping yang less than fair value tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka dumping tersebut tidak dilarang.

Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.

Kapan praktik dumping masuk pada pengawasan KPPU jika, memang dampak dari praktik dumping tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian maka KPPU harus dapat menilai apakah maksud dari praktik dumping maupun (predatory pricing) bahwa memang ada pesaing-pesaing usaha anggota perjanjian kartel bertujuan untuk menyingkirkan pesaing usaha lain dari pasar (harga pasar yang sangat rendah). Ini adalah strategi hambatan klasik, di mana para pesaing usaha tidak lagi bersaing berdasarkan instrumen penawaran, melainkan menggunakan instrumen-instrumen nonpersaingan untuk bertahan di pasar. Praktik dumping dari kacamata persaingan usaha apabila tujuan dari praktik dumping memang ingin menghilangkan pesaing, dan adanya hambatan terhadap persaingan, ataupun ingin menjadi posisi dominan (abuse of dominant position) maka KPPU bisa menangani kasus tersebut.

Sebagai kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisa tersebut di atas maka praktik dumping merupakan rezim dari Hukum Perdagangan Internasional di bawah kendali WTO. Sanksi yang diberikan apabila terbukti melakukan praktik dumping dikenakan sanksi berupa BMAD, apabila pihak yang dikenai sanksi keberatan terhadap BMAD maka dapat mengajukan keberatan ke panel WTO melalui Komisi Antidumping di DSB (Dispute Settlement Body).

Sementara menjual harga di bawah harga pasar maupun melakukan predatory price dalam kacamata hukum persaingan akan menghambat adanya persaingan sehat. Praktik dumping dalam jangka pendek menguntungkan konsumen namun pada jangka panjang akan merugikan konsumen dan termasuk industri pesaing yang memiliki industri barang yang sejenis. Tentunya apabila tujuannya untuk menyingkirkan pesaing maka jela

sumber : http://blogdeta.blogspot.com/2009/06/politik-dumping.html
17/03/11 Diposkan oleh deph1lt
2 dari 5
jepang adalah salah satu negara dengan politij dumping......
dapat kita lihat bagaimana perkembangannya......
18/03/11 Diposkan oleh gede reza
3 dari 5
Politik dumping adalah politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibangdingkan harga jual di dalam negeri untuk jenis barang yang sama.

Dalam ekonomi, "dumping" dapat merujuk kepada segala jenis predatory pricing . . Namun, kata ini sekarang umum digunakan hanya dalam konteks perdagangan internasional hukum, di mana dumping didefinisikan sebagai tindakan produsen di salah satu negara pengekspor produk ke negara lain dengan harga yang baik di bawah harga itu biaya di rumah nya pasar atau adalah di bawah biaya produksi . Istilah ini memiliki konotasi negatif, namun para pendukung pasar bebas lihat "dumping" seperti yang bermanfaat bagi konsumen dan percaya bahwa proteksionisme untuk mencegah hal itu akan memiliki konsekuensi negatif bersih.. Advokat untuk pekerja dan buruh bagaimanapun, percaya bahwa menjaga terhadap praktek-praktek bisnis predator, seperti dumping, membantu meringankan beberapa konsekuensi yang lebih keras terhadap perdagangan bebas antara negara di tahap-tahap perkembangan yang berbeda direktif Bolkestein , misalnya, dituduh di Eropa sebagai suatu bentuk "sosial dumping," seperti yang disukai kompetisi antar pekerja, sebagaimana dicontohkan oleh Tukang Leding Polandia stereotip. Walaupun ada sedikit sekali contoh skala nasional dumping yang berhasil menghasilkan monopoli tingkat nasional, ada beberapa contoh dumping yang menghasilkan monopoli di pasar regional untuk industri tertentu. . Ron Chenow poin ke contoh monopoli minyak regional di Titan: Rockefeller menerima pesan dari Kolonel Thompson menguraikan sebuah strategi yang telah disetujui di mana minyak di satu pasar, Cincinnati , akan dijual pada atau di bawah biaya untuk drive keuntungan kompetisi bawah dan memaksa mereka untuk keluar pasar. In] Di daerah lain dimana bisnis independen lain sudah didorong keluar, yaitu di Chicago , harga akan naik seperempat.

t. Definisi standar teknis dumping adalah tindakan pengisian harga yang lebih rendah untuk suatu barang di pasar luar negeri dari satu biaya untuk barang yang sama di pasar domestik. ] Di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Agreement, dumping adalah dikutuk (tetapi tidak dilarang) jika hal itu menyebabkan atau mengancam menyebabkan kerugian material terhadap industri domestik di negara pengimpor. Politik dumping adalah politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibangdingkan harga jual di dalam negeri untuk jenis barang yang sama. Politik dumping yang digunakan suatu negara ..>> tujuannya untuk memperkenalkan produk baru, sekaligus merusak harga yg ada pada negara tujuan, sehingga brg dinegara tujuan tidak laku terjual, maka negara yg melaksanakan politik dumping itu tdk memperhitungkan keuntungan lagi yg penting hasil produksinya laku, harga tidak menjadi soal (Dumping menjual hasil produksi/barang dibawah harga produksi yg berlaku umum) contohnya seperti Jepang, Cina, Singapura dll Setelah Perang Dunia l selesai, kaum Industriawan Jepang (zaibatsu) dan kaum militer yang tergabung dalam Departemen Pertahanan Jepang (Gunbatsu) sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik. Tidak pelak lagi hal itu akan mendorong Jepang melaksanakan politik imperialismenya. Untuk merebut pasaran di Asia Pasifik, Jepang
06/04/11 Diposkan oleh Nona Manis
4 dari 5
Politik anti dumping di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tanggal 6 Juni 2011, dengan dikeluarkannya Peraturan dari Menteri Keuangan No. 87/PMK.011/2011 tanggal, 6 Juni 2011 tanpa adanya sosialisasi serta persetujuan dari semua pihak yang terkait terlebih dahulu.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.011/2011 tanggal 6 Juni 2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk tindakan pengamanan terhadap Impor produk Benang kapas selain benang jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread), sebagai hasil usulan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia ke WTO setelah diadakan penelitian.

Dinilai oleh banyak kalangan pelaku bisnis adalah "SANGAT KELIRU", karena dampaknya sangat besar bagi Perusahaan Industri Tekstil yang menggantungkan bahan bakunya dari benang kapas. Kita harus mengakui bahwa jika dibandingkan dengan negara China memang produk benang kapas ini jika kita lihat baik dalam masalah harga dan kualitas produk benang kapas produk dari China sangatlah jauh sekali dengan produk yang dihasilkan oleh produk lokal, maka konsequensinya otomatis - dengan sendirinya volume impor meningkat.

Atas kekeliruan ini janganlah Pemerintah dengan serta merta mengeluarkan peraturan yang membebankan
kesalahan ini kepada Pabrik2 tekstil lokal. Seharusnya intropeksilah kedalam bagaimana caranya mengembangkan dan meningkatkan mutu suatu produk dalam negeri agar mempunyai daya saing dengan Negara lain. Apalagi dalam penerapkan Peraturan ini dilaksanakan secara tiba2 dan mendadak yang diberlakukan mulai sejak tanggal 6 Juni 2011 tanpa adanya SOSIALISASI, PERTIMBANGAN, dan PERSETUJUAN dari semua pihak terlebih dahulu. Jadi janganlah hanya melibatkan pihak Asosiasi saja dalam memutuskan suatu peraturan karena saya yakin bahwa tidak semua pabrik2 tekstil di Indonesia menjadi anggota Assosiasi Tekstil Indonesia.

Jika berlarut2 dibiarkan masalah ini sampai dengan ketentuannya selama 3 (tiga) tahun maka lihat saja jangankan sampai 3 (tiga) tahun beberapa bulan kemudianpun pabrik lokal maupun asing baik yang berstatus PMA, PMDN, maupun yang Non PMA dan PMDN akan banyak yang bangkrut sehingga terjadi PHK besar-besaran yang menimbulkan bertambah banyaknya pengangguran dan kemiskinan.

Ini jelas pasti akan terjadi migrasi besar2an perusahaan PMA ke Negara lain, sehingga dengan sendirinya akan berdampak kepada perekonomian secara Nasional yaitu dengan merosotnya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Bagaimana Prospek Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2011 ? ...
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6,0% pada tahun ini dan di perkirakan akan menurun
dengan tajam...

Dengan biaya tambahan tarif bea masuk sebesar Rp.40.687/Kg ini jelas merupakan suatu kebijakan "POLITIK DUMPING" dan sudah barang tentu dampaknya dirasakan sangat berat bagi Perusahaan yang sudah membuat proyeksi/kontrak kerjasama pembelian untuk mengimpor barang tersebut dari Negara China (suplayer) untuk tahun anggaran 2011 dan seterusnya. Beban biaya pengeluaran akan membengkak menjadi hampir 100%.

Sebagai ilustrasi Pabrik A mengimpor benang kapas dengan volume 1,2 ton dengan harga pada Invoicenya sebesar USD9,814.99 atau (dengan rate USD1=Rp.8.549) setara dengan Rp. 83.908.349,-  Bea Masuk dinyatakan bebas dengan C/O (Certificate of origin) From E pembebasan ini diberikan sebagai fasilitas dari Preferensi tarif importasi Asean-China (AFCTA).

Apabila tanpa ada C/O maka tarif bea masuknya yang dikenakan sebagai dasar pengenaaan Bea Masuk digolongkan kedalam tarif umum (MFN) sebesar 5% dari harga (Rp.4.195.000).

Namun dengan adanya Peraturan ini maka bea masuknya menjadi :

   1) Penambahan bea masuk = Rp. 48.824.400
   2) Tarif Bea Masuk 5%       =  Rp.  4.195.400
   3) Total Bea Masuk             = Rp. 53.019.800
   4) PPN 10%                       = Rp.   8.810.000
   5) PPh Psl 22 Impor           =  Rp.   2.202.000
   6) Biaya yang harus dibyr   =  Rp. 64.031.800
   7) Harga Barang                = Rp.  83.908.000
   8) Nilai Pajak Impor  sebesar 77% dari harga pembeliannya.


Oleh karenanya kami berharap agar kepada pihak Metro TV dan TV One agar masalah ini dapat dijadikan suatu
"WACANA" penting, bahan diskusi secara marathon dan terarah dengan melibatkan banyak pihak terkait secara berkesinambungan sehingga Peraturan ini dapat Dicabut kembali karena ini demi menyelamatkan "HAJAT HIDUP" orang banyak, yaitu para kuli, tenaga kerja dan buruh karyawan pabrik tekstil yang ada di Negara ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat dipertimbangkan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Arief
29/06/11 Diposkan oleh Belum Ada Nama
5 dari 5
apakah yang di maksud politik Dumping?
19/11/12 Diposkan oleh Belum Ada Nama
Mungkin juga Anda tertarik kepada
apa yang dimaksud negara
apa pengertian demokrasi
apa yang Anda ketahui tentang "KORUPSI"
apa yang dimaksut dengan politik
mengapa budaya politik antara suatu negara dengan negara lain memiliki perbedaan?
Masuk
Lihat Tanya Jawab dalam tampilan: Seluler | Klasik
©2014 Google - Kebijakan Privasi - Bantuan