Beranda > Pertanyaan
Pertanyaan
buatlah contoh kalimat pembuka dan penutup surat edaran?
Seni | Bahasa Asing | Universitas 24/02/11 Diposkan oleh viandiig
Jawaban
1 dari 1
SURAT EDARAN
Nomor: 01/PT02.H15/PLK/U/2008

Dalam rangka Pembinaan Lingkungan Kampus UI, perlu kami sampaikan beberapa hal mengenai Tertib Lalu Lintas di Lingkungan Kampus UI Depok sebagai berikut:
Wajib memakai helm bagi pengendara kendaran bermotor roda dua
Wajib membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor (SIM dan STNK)
Wajib memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan
Wajib mengemudikan kendaraan roda dua dan roda empat pada kecepatan maks. 40 km/jam
Wajib memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu dan marka jalan yang telah ada

Selanjutnya, Subid. PLK UI akan melaksanakan operasi rutin gabungan bersama pihak terkait dan akan menindak tegas bagi yang tidak mematuhi atau melanggar kewajiban tersebut di atas. Apabila ada hal yang mencurigakan/meresahkan terkait dengan Gangguan Keamanan, Keselamatan dan Ketertiban Kampus, silakan melaporkan ke Subdit PLK UI di 021-7875602 atau 021-7875603.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan peran serta seluruh warga Universitas Indonesa untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban di lingkungan kampus, kami mengucapkan terimakasih.

Depok, Oktober 2008
Ka. Subdit PLK UI

itu contoh surat edaran lalulintas

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 33/PJ.4/2001

TENTANG

SURAT KETERANGAN FISKAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ/2001 tentang Surat Keterangan Fiskal, berikut ini disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan.
1.


Dalam rangka memproses permohonan Surat Keterangan Fiskal dari WP, KPP melaksanakan tindakan-tindakan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.
KPP menerima dan melakukan penelitian terhadap formulir permohonan yang telah diisi oleh WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keputusan Direktur Jenderai pajak Nomor KEP-447/PJ/2001;

b.
Perbedaan antara omzet dan laba komersil dengan omzet dan laba fiskal tidak menghalangi KPP untuk memberikan pelayanan Surat Keterangan Fiskal;

c.
KPP melakukan analisis Laporan Keuangan untuk meneliti ada tidaknya obyek pe#mungutan dan pemotongan PPh, ada tidaknya biaya yang tidak boleh diperkenankan untuk dibebankan, serta equalisasi omzet PPh dengan PPN;

d.
Hasil analisis Laporan Keuangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran materiil atas laporan keuangan, SPT Tahunan PPh, serta SPT Masa PPN atas WP yang bersangkutan;

e.
Kanwil DJP dan KPP meneliti ada tidaknya bukti awal tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh WP yang bersangkutan;

f.
Apabila persyaratan tidak Iengkap, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan. KPP harus sudah memberitahukan WP yang bersang#kutan menggunakan formulir permintaan kelengkapan permohonan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana contoh pada lampiran I Surat Edaran ini;

g.
Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan dari WP Non Bursa. KPP harus mengeluarkan keputusan untuk menerbitkan Surat Ketera#ngan Fiskal bagi WP Non Bursa dengan formulir sebagaimana contoh pada lampir#an II Surat Edaran ini, atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal dengan formulir sebagaimana contoh pada lampiran lII Surat Edaran ini;

h.
Khusus untuk WP Bursa, berkas permohonan tersebut oleh KPP selanjutnya dikirimkan ke Kanwil DJP dengan formulir sebagaimana contoh pada lampiran IV Surat Edaran ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan WP diterima oleh KPP.

2.


Dalam rangka memproses permohonan Surat Keterangan Fiskal yang diterima dari WP Bursa, Kanwil DJP melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a.
Menerima berkas permohonan Surat Keterangan Fiskal WP Bursa dari KPPsesuai angka 1 huruf h diatas dan melakukan penelitian ulang untuk memutuskan dapat tidaknya diberikan Surat Keterangan Fiskal kepada WP Bursa yang bersangkutan;

b.
Apabila persyaratan tidak lengkap, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan dari KPP, Kanwil DJP harus sudah memberitahukan WP yang bersangkutan menggunakan formulir permintaan kelengkapan permohonan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana contoh pada lampiran 1 Surat Edaran ini;

c.
Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya berkas permohonan dari KPP sesuai angka 2 huruf a diatas, Kanwil DJP harus mengeluarkan keputusan untuk menerbitkan Surat Keterangan Fiskal untuk WP Bursa dengan formulir sebagaimana contoh pada lampiran II Surat Edaran ini, atau Surat Penolakan pemberian Surat Keterangan Fiskal dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran III Surat Edaran ini.

3.
Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ/2001 tentang Surat Keterangan Fiskal, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.44/1998 tanggal 30 Juli 1998 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (Tax Clearance) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.44/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa, dinyatakan tidak berlaku.


Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd
HADI POERNOMO

surat edaran dirjen pajak
24/02/11 Diposkan oleh myno
Mungkin juga Anda tertarik kepada
apa contoh warga negara dan bukan warga negara ?
saya mencari contoh expresi menuduh dalam kalimat dan dialog ber bahasa inggris
SOP singkatan dari kalimat apa ?
Buatin contoh dari kata "Kakak Becermin" Menjadi kalimat transformasional dibentuk ke penambahan Klausa?
gimanasih cara nya membuat surat pernyataan pribadi plus contoh ny y
Masuk
Lihat Tanya Jawab dalam tampilan: Seluler | Klasik
©2014 Google - Kebijakan Privasi - Bantuan