Krisis ekonomi 2008 dan keadaannya di sejumlah negara, termasuk Indonesia, 10 tahun kemudian

Sepuluh tahun lalu Lehman Brothers menjadi korban paling terkenal dari krisis keuangan, menyebarkan gelombang yang mengejutkan ekonomi dunia.

Kasus kebangkrutan terbesar di Amerika Serikat ini mengungkapkan seberapa besar pasar keuangan bergantung kepada aset 'busuk'- apa yang disebut sebagai hipotek subprime dan turunannya - saat terjadi lonjakan beberapa tahun sebelumnya.

Masalah ini terjadi karena industri hipotek memberikan dana kepada para peminjam yang sebenarnya tidak mampu membayar. Sehingga terjadi peningkatan kebangkrutan yang memicu ambruknya sejumlah lembaga peminjaman.

Bagi dunia, hal ini menandakan berakhirnya pertumbuhan.

Setelah enam tahun terjadi pertumbuhan tinggi, ekonomi berkembang melambat di tahun 2009 ke tingkat pertumbuhan yang lebih menengah, 2,8% per tahun, menurut Dana Moneter Internasional (IMF) - sementara negara industri menciut menjadi -3,4%.

Di AS dan Eropa, pemerintah segera menyelamatkan lembaga keuangan - dengan menggunakan pajak yang dibayarkan masyarakat.

Pada pertemuan G20, ekonomi terbesar dunia menyadari perlunya mendukung ekonomi dunia, dan menyepakati serangkaian kebijakan untuk membangkitkan pertumbuhan.

Sepuluh tahun kemudian, bagaimana hasilnya? Kami mengunjungi kembali sejumlah negara.

Amerika Serikat

"Ekonomi kami memerlukan tindakan yang berani dan segera," kata Barack Obama pada hari pengangkatannya menjadi Presiden AS di bulan Februari 2009.

Dengan menguapnya aset badan keuangan AS, karena dikhawatirkan terlalu bergantung kepada pinjaman busuk, Lehman Brothers sebenarnya bukanlah satu-satunya lembaga peminjaman yang menghadapi kesulitan.

Pemerintah mengambil alih Fannie Mae dan Freddie Mac, menyelamatkan AIG lewat pengucuran dana US$182 miliar atau Rp2.685 triliun dan Kongres menyediakan US$700 miliar atau Rp10.368 triliun untuk menyelamatkan bank-bank bermasalah.

Henry Paulson, menteri keuangan saat itu, dijuluki 'Mr Bailout' atau si penyelamat.

Bank sentral mulai membeli obligasi untuk memompa dana ke ekonomi - menghimpun dana sebesar US$4,5 triliun atau Rp66 juta triliun dalam enam tahun.

Tidak lama setelah berkuasa, Obama menandatangani Recovery Act, di mana lebih dari US$800 miliar atau Rp11.850 triliun digunakan untuk membiayai program bantuan dan ditanamkan pada prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan energi terbarukan.

"Saya tahu seberapa tidak populernya (kebijakan ini) sekarang karena dianggap membantu bank," katanya.

"Saya bermaksud membuat bank-bank ini bertanggung jawab penuh atas bantuan yang mereka terima. Saat ini, para pimpinan tidak dapat menggunakan uang pembayar pajak untuk gaji mereka, membeli barang mewah atau menghilang dengan menggunakan pesawat pribadi. Masa-masa itu sudah berakhir."

Perjalanan Amerika untuk menjadi sembuh berlangsung lama: pada masa sepuluh tahun sampai 2017, hampir 7,8 juta rumah hilang karena diambil alih, menurut perusahaan data Corelogic.

Lebih dari 7,3 juta pekerjaan hilang dari bulan Januari 2008 sampai Februari 2010, ketika tingkat pengangguran berada di kisaran 10%.

Dorongan fiskal meningkatkan defisit anggaran federal menjadi hampir 12% dari PDB pada tahun 2009, menurut IMF, tetapi kemudian turun menjadi 2,5% dari PDB di 2015. Pengangguran juga kembali ke tingkat sebelum krisis.

Di tahun 2012, Obama mengatakan pemerintah telah mengembalikan "semua dana " yang digunakan untuk membantu bank.

Badan penegakan hukum khusus yang didirikan untuk menangani badan keuangan menyatakan 251 orang telah dibui - termasuk 59 bankir - tetapi tidak satu pun pimpinan perusahaan Wall Street dipenjara.

Uni Eropa

Sama seperti di AS, pemerintahan di Eropa mengumumkan sejumlah paket penyelamatan pada bulan Oktober 2008 senilai hampir US$700 miliar atau Rp10.368 triliun di Inggris dan lebih dari US$2,5 triliun atau Rp37 ribu triliun di eurozone.

Di tahun berikutnya, EU mengumumkan rencana perbaikan lewat langkah stimulus sebesar lebih dari 1,5% PDB kelompok tersebut.

Pengaruh negatifnya, ditambah dengan langkah penyelamatan yang mahal, membuat semakin rumit keadaan negara-negara eurozone yang tingkat utangnya memang sebenarnya sudah tidak berkelanjutan, seperti di Yunani, Irlandia, Portugal, Italia, Spanyol dan Siprus.

Sebagai imbalan dukungan keuangan, pemerintah di negara-negara itu (kecuali Italia) harus menerapkan langkah pengetatan yang tidak disukai banyak pihak.

Ketegangan meningkat terutama di Yunani, dimana terjadi bentrokan yang diwarnai kekerasan saat unjuk rasa anti-pengetatan, sementara tingkat pengangguran generasi muda menjadi 60%.

Meskipun hampir menghancurkan Uni Eropa, Yunani tetap dapat mempertahankan stabilitas politik dan bulan lalu menjadi negara eurozone terakhir yang keluar dari keadaan bahaya.

IMF menyatakan sektor perbankan eurozone tetap lemah dan memperkirakan pertumbuhan akan melemah secara bertahap di kawasan dalam beberapa tahun ke depan.

Cina

Bagi ekonomi Cina yang bergantung kepada ekspor, penurunan permintaan dunia berarti risiko perlambatan di masa depan.

Karena itulah pemerintah mengumumkan paket stimulus senilai US$585 miliar atau Rp8.665 triliun -sama dengan 12% PDB di tahun 2008 - yang bertujuan untuk meningkatkan proyek prasarana umum, disamping perluasan moneter guna menggenjot konsumsi swasta.

Di antara tahun 2007 dan 2014, Cina berhasil mengendalikan perubahan ekonomi, ketika tingkat pertumbuhan turun dari 14% menjadi 7%.

Di sisi lain, dengan utang yang melonjak menjadi lebih 250% PDB, beberapa pengamat dan organisasi memperingatkan negara itu akan berisiko negatif terhadap keuangan ekonomi dunia.

Bank Cina lebih besar dan menguntungkan dibandingkan saingannya di Barat, menurut bank data The Banker.

Di tahun 2008, hanya dua bank Cina yang berada di peringkat 10 atas, dan tidak satupun di posisi terakhir, kata The Banker.

Tetapi di tahun 2018, empat peringkat teratas didominasi Cina.

Brian Caplen, editor The Banker mengatakan bank AS dan Eropa sekarang memainkan "peran yang lebih kecil di dunia" setelah pemerintah memperketat peraturan. Pihak-pihak yang diselamatkan dengan menggunakan dana pembayar pajak diminta menjual operasi di luar negeri untuk memperbaiki neraca.

Brasil

Mantan Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva menenangkan warganya pada bulan Oktober 2008 dengan mengatakan Brasil tidak akan dipengaruhi krisis. 'Tsunami' di AS hanya akan dirasakan sebagai sebuah 'riak tenang' di Brasil, dia menegaskan.

Dengan budaya perbankan yang menghindari bahaya, Brasil pada mulanya memang tidak tertular krisis AS. Potongan pajak dan belanja pemerintah yang longgar menciptakan pertumbuhan sebesar 7,5% di tahun 2010 - tingkat tercepat dalam 24 tahun.

Da Silva terus mengatakan bahwa terjadinya krisis karena "para bankir berkulit putih, bermata biru" saat pertemuan G20 di London pada bulan Maret 2009.

Krisis ini hanya menimbulkan 'riak tenang' di Brasil. Industri berjuang agar bisa bersaing, menghadapi sistem pajak yang rumit, prasarana umum yang buruk dan mata uang yang kuat karena lemahnya dolar.

Tetapi pada tahun 2015, pertumbuhan anjlok menjadi -3,5% dan defisit pemerintah mencapai 10% PDB.

Sementara itu, terjadi peningkatan penolakan terhadap besarnya biaya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016.

Keadaan memuncak pada permulaan tahun 2016 ketika pengganti Presiden Lula, Dilma Rousseff, dimakzulkan karena alasan kontroversial, pelanggaran hukum anggaran sementara terjadi skandal korupsi besar-besaran.

Rusia

Rusia yang kaya sumber daya alam mengalami masalah ketika harga minyak anjlok dari lebih US$100 per barel atau Rp1,4 juta menjadi hampir US$30 atau Rp444 ribu pada bulan-bulan terakhir 2008 karena kecemasan pada melemahnya permintaan dunia.

Negara tersebut menciut -7,9% pada tahun 2009 tetapi kemudian segera bangkit kembali saat harga minyak naik.

Ekspor minyak dan gas merupakan sekitar 40% dari pemasukan anggaran federal Rusia.

Pada periode 2011-2012, pemerintah menggunakan dana untuk mengatasi defisit, disamping pembelanjaan gaji pegawai pemerintah dan pensiun.

Ekonomi Rusia menciut -2,5% di tahun 2015 karena dikenakan sanksi dunia terkait aneksasi Krimea tahun 2014. Pemasukan nyata Rusia terus menerus anjlok selama empat tahun sejak 2014.

Meskipun demikian, ekonomi yang menjadi agak stabil pada tahun 2016 dibantu oleh peningkatan harga minyak, terbukti "lebih tangguh dari perkiraan dalam menghadapi kejutan rendahnya harga minyak dan pengenaan sanksi," demikian menurut pengamat di IMF.

Tetapi kementerian ekonomi Rusia tetap harus memotong perkiraan pertumbuhannya karena rencana peningkatan pajak pertambahan nilai dan kebijakan moneter bank sentral yang ketat, dan juga muncul kecemasan terkait dengan usia penduduk yang menua dan keberlangsungan sistem pensiun Rusia.

Berdasarkan kecenderungan saat ini, 20% penduduk Rusia akan berumur di atas 65 tahun pada tahun 2050, kata PBB.

Tetapi bagaimana dengan Indonesia?

Pada tahun 2009, wartawan BBC, Jonathan Head melaporkan negara terbesar Asia Tenggara ini kurang bergantung pada ekspor sehingga kemungkinan akan dapat menahan dampak krisis lebih baik daripada para tetangganya.

Tetapi karena banyak dari 240 juta warganya hidup di sekitar garis kemiskinan dan 2,5 juta pencari kerja baru memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun, membuat kelesuan ekonomi apa pun akan membawa dampak.

Sementara pengamat ekonomi Iman Sugema dari INDEF, lewat terbitan di Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia pada bulan Desember 2012, juga menyatakan krisis finansial tersebut tidak hanya menghancurkan sendi-sendi sektor keuangan tetapi juga berdampak pada sektor rill domestik Indonesia.

Selain itu ditemukan krisis global relatif lebih kuat dampaknya terhadap rumah tangga pedesaan daripada rumah tangga perkotaan. Namun karena pasar kerja di pedesaan lebih fleksibel, dampak krisis terhadap terhadap tingkat pengangguran pedesaan menjadi relatif lebih lemah.

Menurut katadata.co.id, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di tahun 2008 sebesar 6,01%, turun menjadi 4,63% di tahun 2009.

Sepuluh tahun kemudian, di tahun 2018, Indonesia diperkirakan akan tumbuh di tingkat 5,17%.